Kementerian Investasi Republik Indonesia adalah sebuah kementerian baru di Indonesia. Seperti namanya, Kementerian Investasi memiliki tugas terkait urusan investasi.
Meski baru, namun Kementerian Investasi adalah perombakan dari nomenklatur Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Presiden Indonesia Joko Widodo melakukan perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi bersamaan dengan perombakan kedua Kabinet Indonesia Maju pada 28 April 2021.
Untuk melakukan revolusi Lembaga tersebut, Presiden Jokowi berkirim surat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian. Responnya pun bagus, DPR langsung setuju dengan usulan pembentukan Kementerian Investasi. Dikutip dari kompas.com adapun persetujuan DPR ini sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara yang mengatur bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.
Perubahan ini bukanlah hal mendadak, sudah sejak awal kepemimpinannya pada periode kedua (2019–2024), Joko Widodo ingin membentuk kementerian yang berfokus menangani investasi. Namun masih takut tumpang tindih karena sudah ada BKPM yang mengurusi investasi.
Menteri Investasi
Dengan naiknya BKPM jadi Kementerian Investasi, maka Presiden Jokowi juga melantik Kepala BKPM sebelumnya yaitu Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Investasi. Bahlil sudah menjadi Kepala BKPM sejak 23 Oktober 2019.
Profil Bahlil Lahadalia Bahlil sendiri merupakan menteri dari unsur pengusaha. Pria kelahiran Banda, Maluku Tengah, pada 7 Agustus 1976 itu punya latar belakang sebagai pengusaha dengan memiliki 10 perusahaan di berbagai bidang di bawah bendera PT Rifa Capital sebagai induk perusahaan. Dengan pengalamannya sebagai pengusaha, Bahlil panggilannya, tidak begitu saja berhasil menduduki posisi Menteri Investasi. Sebelum jadi ketua BKPM ia adalah Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) periode 2015–2019.
Bahlil juga pernah bergelut di dunia politik sejak 2009. Pria kelahiran Maluku ini adalah lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay, Jayapura, Papua. Masa kecilnya, Bahlil pernah menjadi penjual koran, kondektur dan sopir angkot. Transformasi hidup yang meningkat itu membuat Bahlil contoh anak muda yang berhasil dan tidak pantang menyerah. Pria 44 tahun ini, membuktikan bahwa tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan.
Senjakala BKPM
Badan Koordinasi Penanaman Modal alias BKPM merupakan Lembaga pemerintah memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan dan pelayanan di bidang investasi. BKPM lahir 1973, menggantikan Panitia Teknis Penanaman Modal yang sudah berdiri pada 1968.
Hadirnya BKPM adalah sebagai jembatan atau penghubung antara usaha dan negara. Untuk itu, Lembaga ini diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Kemudian, setelah BKPM statusnya kembali menjadi lembaga setingkat kementerian di tahun 2009. Maka BKPM harus melapor langsung semua kegiatannya ke Presiden Republik Indonesia. Serta memiliki tugas tambahan untuk mendapatkan investasi berkualitas yang dapat menggerakkan perekonomian Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja.
Perbedaan BKPM dan Kementerian Investasi
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa dengan berubahnya BKPM jadi Kementerian Investasi, maka fokus utamanya tidak hanya mengurus investasi dalam negeri saja, tapi di luar, tidak hanya di pusat, tapi di daerah. Dan tidak hanya (investasi) yang besar, tapi yang kecil. Supaya bisa menciptakan transformasi ekonomi. Selanjutnya, dia juga menjelaskan beberapa perbedaan antara Kementerian Investasi dan BKPM.
1. Wewenang Penuh
Jika selama ini BKPM hanya mengeksekusi regulasi, namun tidak memiliki kewenangan untuk menyusunnya, maka Kementerian Investasi memiliki kewenangan itu sehingga bisa membuat dan mengintegrasikan urusan investasi secara komprehensif.
2. Vocal Point
Kementerian Investasi akan menjadi vocal point untuk menghubungkan, mengelaborasi, menjahit sektor-sektor investasi dan akan sejajar posisi dan kewenangannya dengan kementerian lain.
3. Semua Investasi
Kementerian Investasi kini bisa mengurus semua investasi, tak hanya dari dalam dan luar negeri juga tak hanya mengurus investasi skala besar melainkan pula yang kecil. Ini sesuai dengan implementasi sila keempat demokrasi ekonomi.
4. Kolaborasi
Kementerian Investasi juga akan melakukan kolaborasi investasi besar dengan UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
5. Peningkatan
Dengan naiknya BKPM jadi Kementerian Investasi diharapkan bakal meningkatkan kepercayaan investor untuk masuk dan menanamkan modal di Indonesia. Sehingga, aliran modal di Tanah Air akan mampu menggerakkan ekonomi dalam negeri, menciptakan lapangan pekerjaan, dan ujungnya berdampak pula untuk turut mengerek pertumbuhan ekonomi nasional.
Butuh Waktu, Tidak Mendadak
Perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi, bukan terjadi begitu saja mengikuti perintah Presiden Jokowi. Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi BKPM Rizal Calvary Marimbo, mengatakan penyesuaian struktur kelembagaan pasca-perubahan nomenklatur tersebut membutuhkan waktu hingga enam bulan.
Menurutnya hal ini karena perubahannya tidak semudah yang dibayangkan. Ada penyesuaian anggaran juga perubahannya menjadi besar, sehingga kebutuhan anggaran kementerian akan ikut juga semakin meningkat, serta posturnya semakin besar.