DailyFX.ID — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni kembali meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar). Dalam peninjauan di Rasau Jaya Satu, Kabupaten Kubu Raya, pada Senin (24/8/2026), Menhut menyampaikan jumlah titik panas (hotspot) di wilayah Kalbar mulai menunjukkan penurunan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi) per Minggu (23/8/2026) pukul 23.59 WIB, jumlah titik panas di Kalbar tercatat sebanyak 28 titik. Sebaran tersebut meliputi 16 titik di Ketapang, 11 titik di Melawi, dan 1 titik di Kubu Raya.

Peninjauan ini turut didampingi oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan, perwakilan BMKG, jajaran TNI, Polri, BNPB, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, hingga Masyarakat Peduli Api.

Meskipun titik panas menurun, Menhut mengingatkan agar seluruh pihak tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, karakteristik lahan gambut di Kalbar membuat potensi bahaya asap tetap ada meski api di permukaan tanah sudah padam. “Tidak adanya hotspot tidak berarti aman dari asap. Karena ini memang daerah gambut, pembakarannya tidak sempurna, sehingga asapnya bisa lebih banyak ketimbang di tanah mineral,” ujar Raja Antoni, Senin (24/8/2026).

Ia menambahkan, penurunan jumlah hotspot terjadi berkat penanganan terpadu di lapangan yang melibatkan kolaborasi Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, BNPB, dan relawan masyarakat. Sementara itu, secara nasional, persebaran titik panas mulai bergeser dari Kalimantan ke Pulau Sumatera. Data Sipongi mencatat angka tertinggi kini berada di Sumatera Selatan dengan 127 titik, disusul Riau 54 titik, dan Jambi 47 titik. Dinamika data ini menunjukkan tantangan karhutla masih memerlukan kewaspadaan tinggi dan prediksi yang akurat.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, khususnya di wilayah berkarakteristik lahan gambut seperti Kalimantan dan Sumatera, merupakan ancaman tahunan yang berdampak signifikan terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi regional. Lahan gambut yang terbakar cenderung menyimpan bara di bawah permukaan tanah, sehingga memicu kabut asap tebal dan sulit dipadamkan jika hanya mengandalkan pemadaman darat standar.

Sebagai bentuk mitigasi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan berkolaborasi dengan lintas instansi termasuk TNI, Polri, BNPB, BMKG, serta kelompok masyarakat setempat guna memperkuat Sistem Pengendalian Karhutla Terpadu. Langkah penanganan ini mengombinasikan pemantauan berbasis data real-time Sipongi, pemadaman darat dan udara, hingga edukasi pencegahan untuk menekan potensi karhutla di wilayah rawan bencana.