— NEW DELHI – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS resmi mengesahkan Deklarasi New Delhi sebagai komitmen bersama seluruh negara anggota. Kesepakatan strategis tersebut dicapai dalam sesi pertemuan terbatas yang diselenggarakan di kompleks Bharat Mandapam, New Delhi, India, pada Sabtu, 12 September 2026.

Perdana Menteri India Narendra Modi, yang menjabat sebagai Ketua BRICS 2026, menyatakan bahwa Deklarasi New Delhi berfungsi sebagai peta jalan bersama untuk memperkecil jarak antara komitmen diplomatik dan capaian konkret di lapangan. Ia menekankan pentingnya aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

“Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad bersama kita,” ujar PM Narendra Modi.

PM Modi menggarisbawahi bahwa dinamika geopolitik dan perekonomian global saat ini menuntut pembaruan mendasar pada institusi-institusi internasional. Pembaruan ini penting dalam aspek keterwakilan (representation), daya tanggap (responsiveness), serta tata kelola hubungan antarnegara.

Presiden Prabowo Gaungkan Aksi Nyata

Sejalan dengan semangat tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa potensi dan kekuatan kolektif yang dimiliki BRICS tidak boleh hanya berhenti sebagai dokumen tertulis atau retorika di atas kertas semata. Ia mendorong agar seluruh kesepakatan dalam KTT dapat direalisasikan menjadi peluang ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan posisi tawar negara-negara berkembang (Global South) di panggung internasional. “Inilah jenis kekuatan kolektif yang kita butuhkan. Kekuatan yang tidak berhenti di atas kertas, tetapi diterjemahkan menjadi peluang bagi masyarakat kita. Kekuatan yang memungkinkan Global South memiliki suara yang lebih besar dalam membentuk masa depannya sendiri,” tegas Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa kerja sama solid di antara anggota BRICS harus diarahkan untuk merestrukturisasi tatanan internasional agar menjadi lebih adil, setara, dan seimbang bagi seluruh bangsa. “Kekuatan yang sama juga harus digunakan untuk membangun tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Bersama-sama, kita dapat membuat kekuatan kita diperhitungkan,” tandasnya.