DailyFX.ID — Pemerintah secara resmi mengajukan nama Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI). Langkah ini dinilai menjadi sinyal positif terkait keberlanjutan dan kredibilitas kebijakan bank sentral. Namun, konsistensi independensi BI dalam menjalankan kebijakan menjadi sorotan utama.

Chief Economist Bank Danamon, Irman Faiz, menyatakan bahwa ujian pertama bagi BI di bawah kepemimpinan Destry bukan pada kemampuan teknis, melainkan independensi kebijakan. Pelaku pasar akan mengamati apakah keputusan BI akan tetap berbasis data dan mandat menjaga stabilitas rupiah, atau justru terkesan terlalu akomodatif terhadap kebutuhan pertumbuhan ekonomi atau fiskal pemerintah.

“Dalam kondisi sekarang, persepsi sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, keputusan-keputusan awal beliau dan komunikasi kepada pasar akan sangat menentukan. Sinergi dengan pemerintah tentu penting, tetapi sinergi tidak boleh diterjemahkan sebagai hilangnya independensi BI,” ujar Irman.

Destry Damayanti, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI, kini memegang posisi Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI sejak 27 Juli 2026. Ia menggantikan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri pada 25 Juli 2026 karena alasan pribadi.

Irman menilai Destry memiliki kombinasi pengalaman yang lengkap. Ia pernah menjadi ekonom di sektor keuangan, anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan telah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI selama tujuh tahun. Menurutnya, seorang Gubernur BI tidak hanya dituntut memahami teori moneter, tetapi juga mampu membaca pasar, menjaga komunikasi kebijakan, serta mengambil keputusan cepat di bawah tekanan.

Stabilitas rupiah menjadi tantangan paling mendesak di tengah berbagai tantangan ekonomi. Meskipun tidak terlepas dari isu inflasi dan pertumbuhan, tekanan terbesar saat ini justru datang dari faktor eksternal. Hal ini meliputi suku bunga global yang tinggi, penguatan dolar AS, ketidakpastian geopolitik, dan kebutuhan untuk menjaga daya tarik aset rupiah.

Pelemahan rupiah yang terlalu dalam dan persisten dapat meningkatkan inflasi impor. Kondisi ini pada akhirnya akan mempersempit ruang gerak BI dalam menjaga inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Oleh karena itu, apabila tekanan rupiah kembali meningkat secara fundamental dan persisten, BI tidak boleh ragu mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama atau bahkan menaikkannya apabila diperlukan,” tegas Irman.

Irman tidak menampik adanya potensi kompromi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam penetapan suku bunga acuan. Namun, ia menekankan bahwa biaya ekonomi dari hilangnya kredibilitas dan pelemahan rupiah yang tidak terkendali bisa jauh lebih besar.

Kunci utamanya adalah membedakan antara volatilitas temporer dan tekanan fundamental. BI tidak harus merespons setiap pelemahan rupiah dengan kenaikan suku bunga. Namun, jika tekanan mulai mengubah ekspektasi inflasi, mendorong arus keluar modal asing secara persisten, atau mengganggu stabilitas makroekonomi, maka stabilitas harus menjadi prioritas utama.

“Dalam konteks itu, kami melihat ruang kebijakan suku bunga saat ini masih cenderung ke arah higher for longer. Menurut saya, dengan inflasi yang masih relatif terkendali tetapi tekanan eksternal tinggi, ruang pelonggaran moneter saat ini relatif terbatas,” ujar Irman.

Irman berpesan agar nahkoda baru bank sentral dapat menjalankan kebijakan secara kredibel, independen, dan tegas. Indonesia membutuhkan Gubernur BI yang mampu menjaga independensi institusi dan berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer dalam jangka pendek, tetapi krusial untuk stabilitas jangka panjang.

“Tantangannya sekarang adalah membuktikan kepada pasar bahwa di tengah transisi kepemimpinan, fungsi reaksi BI tidak berubah di mana keputusan tetap berbasis data, forward-looking, dan menempatkan stabilitas rupiah serta inflasi sebagai jangkar utama kebijakan,” pungkas Irman.