DailyFX.ID — WASHINGTON – Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) mengusulkan lonjakan biaya pengajuan visa kerja H-1B yang signifikan, dengan nominal yang diajukan mencapai lebih dari US$ 103.000 atau sekitar Rp 1,82 miliar. Proposal ini tertuang dalam dokumen internal yang diperoleh RIA Novosti.

Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa tarif fantastis ini akan dibayarkan pada saat pendaftaran untuk seluruh pengajuan visa H-1B. Pihak otoritas menyatakan bahwa kenaikan biaya ini bertujuan untuk menutupi sebagian beban operasional dalam pemrosesan dokumen imigrasi.

Visa H-1B sendiri merupakan skema visa kerja non-imigran yang dirancang untuk memungkinkan perusahaan di AS mempekerjakan tenaga kerja asing profesional. Program ini mensyaratkan tingkat keahlian khusus serta “kecakapan dan kemampuan luar biasa” yang harus diverifikasi oleh Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS).

Usulan penetapan tarif tinggi untuk visa kerja ini bukan kali pertama. Sebelumnya, pada Juni 2026, seorang hakim federal AS membatalkan langkah Presiden AS Donald Trump yang menetapkan biaya visa sebesar US$ 100.000, karena dianggap sebagai bentuk pemungutan pajak yang tidak sah secara hukum.

Pengawasan Ketat dan Dugaan Pelanggaran

Selain rencana kenaikan biaya pendaftaran, pemerintah AS juga dilaporkan semakin memperketat pengawasan terhadap penerbitan visa H-1B. Pada Juli lalu, Wakil Presiden JD Vance mengonfirmasi bahwa Departemen Perburuhan AS sedang menyelidiki puluhan kasus dugaan penipuan dalam program visa H-1B. Sejumlah surat pemanggilan paksa atau subpoena juga telah diterbitkan.

Vance menekankan bahwa penyalahgunaan visa H-1B berpotensi menekan tingkat upah pekerja domestik AS. Ia memperingatkan bahwa pihak pemberi kerja maupun tenaga kerja asing yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas berupa larangan masuk ke wilayah AS.

Visa H-1B memegang peranan penting bagi sektor industri teknologi, keuangan, dan sains di AS dalam merekrut talenta global berkeahlian tinggi, terutama dari negara-negara seperti India dan China. Setiap tahunnya, kuota visa ini menjadi incaran ribuan perusahaan multinasional dan startup di Silicon Valley untuk mengisi kekosongan tenaga ahli di bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM).

Meskipun demikian, program H-1B sering kali menjadi subjek perdebatan sengit dalam politik domestik AS. Pihak pendukung menilai visa ini krusial untuk menjaga daya saing dan inovasi global AS. Sebaliknya, pihak penolak mengkritik bahwa skema ini kerap dimanfaatkan oleh perusahaan konsultan untuk menggantikan tenaga kerja lokal dengan pekerja asing berbiaya lebih murah, yang mendorong pemerintah AS memperketat regulasi dan meningkatkan biaya pendaftaran secara signifikan.