DailyFX.ID — JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyuarakan kepedulian mendalam terhadap perlindungan anak-anak dari perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (AI) di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan sikap tegas Indonesia dalam forum tingkat tinggi Sidang Umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (22/9/2026).

Dalam forum yang dihadiri para pemimpin negara, perwakilan PBB, organisasi masyarakat sipil, perusahaan teknologi, akademisi, dan pakar perlindungan anak, Meutya menekankan bahwa Indonesia memiliki kepentingan langsung. Sekitar 70 juta anak Indonesia diprediksi akan tumbuh dan menjalani kehidupan dalam ekosistem digital yang semakin lekat dengan AI.

“Anak-anak kita akan hidup semakin dekat dengan AI. Karena itu, keselamatan dan hak anak harus kita pastikan sejak awal, bukan setelah risikonya terjadi,” ujar Meutya dalam keterangan persnya, Kamis (24/9/2026).

Meutya hadir dalam forum bertajuk Protecting Children’s Rights Facing Artificial Intelligence: The Coalition for Children’s Rights and Protection in the Age of AI as an Operational Tool, yang dipimpin oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez, Presiden Kenya William Ruto, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.

Menurut Meutya, AI menawarkan peluang bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan menambah pengetahuan. Namun, teknologi yang sama juga menghadirkan risiko baru. Oleh karena itu, perlindungan anak tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja.

“Kita tidak bisa menyerahkan keselamatan anak kepada algoritma. Pemerintah, platform teknologi, industri, orang tua, sekolah, dan komunitas internasional harus mengambil tanggung jawab masing-masing,” tegas Meutya.

Indonesia menyampaikan posisinya sebagai bagian dari Global Coalition for Children’s Rights and Protection in the Age of AI. Koalisi ini melibatkan berbagai negara, entitas PBB, organisasi masyarakat sipil, perusahaan teknologi, pendidik, akademisi, serta pakar keselamatan dan hak anak.

Dalam forum tersebut, koalisi meluncurkan roadmap 2026-2027 yang mencakup penguatan keselamatan dan privasi sejak tahap perancangan teknologi, akuntabilitas, pengembangan standar pengujian, literasi AI, serta penanganan penyalahgunaan AI untuk materi kekerasan seksual terhadap anak dan deepfake.

Meutya menilai kerja sama antarnegara sangat krusial mengingat perkembangan AI yang bersifat lintas batas. Pembentukan tata kelola AI perlu memastikan kepentingan dan hak anak menjadi bagian integral dari pembahasan global.

“Dunia sedang menentukan aturan main AI. Indonesia ingin memastikan suara anak-anak ikut diperhitungkan dalam proses itu,” tandas Meutya.

Minta Roblox Patuhi Regulasi Perlindungan Anak

Dalam agenda lawatannya, Meutya juga bertemu dengan Co-Founder dan Chief Executive Officer (CEO) Roblox, David Baszucki. Meutya menekankan kewajiban platform digital dalam mematuhi regulasi Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Ia meminta Roblox memperkuat pembatasan interaksi antara anak dan orang tak dikenal, mencegah perpindahan komunikasi ke luar platform, serta meningkatkan kemampuan deteksi dan penghentian perilaku berisiko sejak dini. Langkah ini penting mengingat tingginya penggunaan Roblox di kalangan anak-anak Indonesia.

“Kami memahami bahwa banyak anak-anak Indonesia menggemari Roblox. Karena itu, besar harapan kami bahwa Roblox juga menyayangi anak-anak kami, terutama dengan memastikan keamanan mereka,” tutur Meutya.

Meutya juga menekankan pentingnya penerapan prinsip safety-by-design, di mana aspek keamanan dan perlindungan anak dibangun sejak tahap perancangan produk dan fitur.

Baszucki menyatakan bahwa Roblox menyadari tanggung jawab besar perusahaan terhadap penggunanya, terutama generasi muda. Ia juga menyatakan keterbukaan Roblox untuk menyesuaikan produknya dengan regulasi dan kebutuhan negara tempat platform beroperasi.

“Kami terus berupaya menyesuaikan produk kami agar sesuai dengan regulasi di Indonesia,” ujar Baszucki. Ia menambahkan bahwa beberapa perubahan yang diminta Indonesia dapat menjadi bagian dari arah pengembangan produk Roblox ke depan dan berpotensi diterapkan di negara lain.

Dorong Google Perkuat Infrastruktur Digital dan Keamanan

Selain Roblox, Meutya juga melakukan pertemuan dengan Vice President Global Network Solutions Google, Brian Quigley. Dalam kesempatan itu, Meutya mendorong Google untuk memperkuat dukungan terhadap pengembangan infrastruktur digital, konektivitas, ekosistem aplikasi, serta keamanan digital di Indonesia.

Pembahasan meliputi peluang perluasan infrastruktur kabel bawah laut dan kabel terestrial yang terhubung langsung dengan Indonesia. Diskusi ini melibatkan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat, Konsul Jenderal Indonesia untuk San Francisco Yohpy Ichsan Wardana, serta perwakilan TELIN.

“Kami ingin memulai diskusi dengan Google Global Networking untuk mendengar pandangan mengenai pengembangan solusi jaringan global,” ucap Meutya.

Aspek keamanan digital juga menjadi fokus utama. Pemerintah Indonesia menyampaikan perlunya penguatan mekanisme deteksi dan penindakan terhadap aktivitas perjudian daring ilegal yang masih marak muncul melalui aplikasi, hasil pencarian, maupun iklan digital.

Oleh karena itu, Meutya meminta Google meningkatkan kemampuan deteksi dan penghapusan secara proaktif terhadap platform perjudian daring ilegal di Google Search, Google Ads, dan Play Store sebelum menjangkau masyarakat luas.