DailyFX.ID — JAKARTA – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital terus berupaya memperluas konektivitas internet hingga ke wilayah terpencil melalui pengelolaan aset infrastruktur strategis nasional.

Salah satu infrastruktur utama yang dikerahkan adalah Satelit Republik Indonesia (Satria-1) dengan kapasitas 150 Gbps. Sejak 2024, satelit ini telah mendukung konektivitas fasilitas publik di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), termasuk sekolah, puskesmas, kantor pemerintahan, serta pos TNI/Polri.

Manfaat konektivitas mulai dirasakan di sektor ekonomi. Di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pemerintah daerah mencatat bahwa akses internet membantu masyarakat di daerah terpencil memperoleh informasi harga komoditas. Hal ini secara signifikan memperkuat posisi tawar petani terhadap tengkulak.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Parigi Moutong, Khairuddin, menjelaskan bahwa sebelum adanya jaringan internet, masyarakat di daerah pegunungan menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi harga hasil pertanian. “Tapi dengan adanya ini bantuan dari BAKTI, masyarakat sudah bisa mengakses semua informasi-informasi yang ada di khususnya di provinsi, kabupaten sampai di kecamatan,” ujarnya dalam agenda BAKTI Media Connect 2026 di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Kepala Desa Baina Barat, Yuslan, turut mengamini perubahan tersebut. Menurutnya, masyarakat kini dapat membandingkan harga dan mencari pembeli dengan penawaran yang lebih baik sebelum menjual hasil pertaniannya. Akses informasi ini secara tidak langsung memperbaiki posisi tawar masyarakat desa.

Aktivitas ekonomi yang sebelumnya sangat bergantung pada informasi dari pembeli lokal kini mulai berubah. Petani dapat mencari informasi harga dan menghubungi pembeli dari wilayah lain, bahkan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk dan menerima pesanan dari luar desa.

Dari Sinyal ke Pembangunan Daerah

Dampak pembangunan infrastruktur telekomunikasi ini juga terlihat di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Wilayah yang memiliki kondisi geografis kepulauan, pegunungan, dan rawan bencana ini sebelumnya mengalami keterbatasan sinyal yang parah.

Kepala Dinas Kominfo Flores Timur, Silvester Suban Toa Kabelen, menceritakan bahwa sebelum hadirnya konektivitas BAKTI, masyarakat dan aparatur pemerintah harus menempuh jarak berkilometer-kilometer untuk sekadar mendapatkan sinyal. “Kadang naik pohon karena di bawah tidak ada sinyal, jadi harus naik pohon,” imbuhnya.

Kehadiran infrastruktur BAKTI, yang telah membangun enam BTS serta membantu sekitar 262 akses internet di fasilitas pemerintahan, desa, sekolah, dan kesehatan, mengubah kondisi tersebut. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga sektor pendidikan.

Kepala SMAN 1 Titehena, Konradus Kudarto, menyatakan bahwa akses internet kini menjadi kebutuhan penting seiring beralihnya berbagai aktivitas sekolah ke sistem digital, mulai dari administrasi hingga pelaksanaan asesmen. Namun, ia juga menyoroti tantangan baru berupa keterbatasan bandwidth ketika seluruh siswa harus mengakses sistem ujian secara bersamaan.

“Saya datang dengan harapan besar supaya ada peningkatan kapasitasnya sudah ada di lapangan tapi ada ada sesuatu yang harus dibenahi supaya itu bisa dimaksimalkan,” jelasnya. Ia menambahkan, saat pelaksanaan asesmen, sekitar 450 siswa ditambah 50 guru dan pengawas dapat menggunakan jaringan secara bersamaan. Sekolah membutuhkan peningkatan kapasitas agar konektivitas benar-benar mendukung proses belajar dan evaluasi.

Perluas Akses Internet

Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar, yang akrab disapa Indah, menjelaskan bahwa kehadiran Satria-1 memungkinkan BAKTI mengombinasikan jaringan terestrial dan non-terestrial dalam memperluas akses internet ke berbagai wilayah yang sulit dijangkau. “Hal lain yang membuat kami dapat mempercepat penggelaran konektivitas digital itu adalah kehadiran Satria-I. Kehadiran Satria-I ini membuat kita bisa menggabungkan solusi terestrial dengan solusi non-terestrial pada saat wilayah-wilayah itu memang masih sangat sulit,” katanya dalam agenda BAKTI Media Connect 2026 di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Melalui BAKTI Media Connect 2026 bertema “Memeratakan Akses Informasi ke Penjuru Negeri”, BAKTI memaparkan sejumlah pencapaian dan dampak nyata dari infrastruktur telekomunikasi yang dibangun di daerah terpencil.

Di jaringan darat dan laut, Palapa Ring menjadi tulang punggung jaringan serat optik di wilayah non-komersial, membentang sepanjang 12.148 kilometer dan melayani 131 titik Network Operation Center (NOC) di 57 kabupaten/kota di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur.

Konektivitas juga diperkuat melalui BAKTI AKSI, yang telah merealisasikan layanan internet gratis di lebih dari 31.864 titik layanan publik. Melalui BAKTI SINYAL, pembangunan infrastruktur BTS 4G dan BTS Universal Service Obligation (USO) telah mencapai 6.747 titik lokasi di wilayah 3T dan perbatasan, didanai dari APBN dan kontribusi USO.

Infrastruktur ini diarahkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat melalui program Ekosistem Digital dan Kemitraan BUMDes, termasuk pelatihan literasi digital, pemberdayaan UMKM, digitalisasi pariwisata, serta kemitraan dengan BUMDes dan BUMDesma untuk mendorong kemandirian ekonomi desa berbasis TIK.

BAKTI telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi, dengan mayoritas di sektor pendidikan (68%), sektor kesehatan (5,89%) untuk mendukung e-government, serta kantor pemerintahan, pusat kegiatan masyarakat, pasar tradisional, tempat ibadah, pos pertahanan dan keamanan, lokasi usaha, dan transportasi publik (sekitar 19,9%).

Indah menegaskan bahwa BAKTI bukan operator, melainkan agensi yang mengelola pembiayaan. Prinsip pembangunan BAKTI didasarkan pada empat kaki: keberlanjutan masyarakat, kualitas layanan, mendorong skalabilitas UMKM, dan keberlanjutan industri. “Jangan sampai pemerintah hadir justru mematikan lahan komersial,” ujarnya.

Terkait hal ini, BAKTI sedang mempersiapkan strategi keluar atau exit strategy sejak 2024. Wilayah dengan kriteria dan tingkat maturitas tertentu akan ditawarkan kepada vendor, operator, atau mitra lain untuk diambil alih. “Keberhasilan pemerintah dalam Universal Service Obligation bukan diukur dari seberapa lama kami berada di sana, tetapi seberapa cepat kami bisa melakukan exit dari lokasi tersebut. Artinya, masyarakat sudah bisa mandiri,” pungkasnya.