— Pemerintah Indonesia menggelar dialog strategis dengan Delegasi Uni Eropa (UE) dan para Duta Besar Negara Anggota UE untuk memperkuat hubungan ekonomi dan mempercepat implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA). Kesepakatan ini diharapkan membuka peluang bisnis dan investasi yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan apresiasinya atas kehadiran Delegasi UE dan para Duta Besar. “Kami melihat IEU CEPA sebagai game changer untuk memperkuat perdagangan, investasi, diversifikasi rantai pasok, dan ketahanan ekonomi bilateral di kawasan ASEAN/Indo-Pasifik,” ujar Airlangga di Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Jika IEU CEPA diimplementasikan mulai awal tahun depan, Indonesia akan mendapatkan akses pasar signifikan. Sekitar 90,4% pos tarif langsung menjadi 0%, dan 8,37% akan berkurang secara bertahap. Hal ini diperkirakan akan memperluas ekspor komoditas unggulan seperti sawit, alas kaki, kopi, furnitur, produk pertanian/perikanan, dan telekomunikasi. Sementara itu, Uni Eropa akan memperoleh akses pasar yang lebih luas di Indonesia dan pasokan produk yang lebih kompetitif.

Airlangga menjelaskan bahwa dokumentasi IEU CEPA dalam bahasa Inggris segera diselesaikan dan ditargetkan untuk ditandatangani pada bulan Oktober. Setelah penandatanganan, kesepakatan ini akan dibawa ke Parlemen Uni Eropa untuk mendapatkan ratifikasi. Di Indonesia, Menteri Perdagangan telah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan menggunakan mekanisme Peraturan Presiden (Perpres) agar implementasinya dapat berjalan lebih cepat.

Ratifikasi IEU CEPA diharapkan membuka potensi investasi baru di Indonesia. Pemerintah mendorong investasi UE pada sektor bernilai tambah tinggi, termasuk manufaktur maju, energi terbarukan, kendaraan listrik (EV), digital, dan farmasi. Fokus ini bertujuan untuk mendukung transfer teknologi dan transformasi industri domestik.

“Sekarang Eropa juga menjadi salah satu partner investasi Indonesia sebagai sektor, dan bagi Eropa juga. Terlihat dalam beberapa waktu belakangan, banyak sekali Indonesia mendapatkan kunjungan dari negara-negara Eropa dan mereka membawa business delegation yang besar,” tutur Airlangga.

Menanggapi potensi kesenjangan akibat berakhirnya Generalised Scheme of Preferences (GSP) Indonesia pada akhir tahun ini, Airlangga menekankan bahwa ratifikasi IEU CEPA yang segera dilakukan akan membantu mengikis kesenjangan tersebut.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Y.M. Denis Chaibi, mengapresiasi agenda yang diadakan oleh Indonesia. “Ini adalah kesempatan fantastis bagi Negara-Negara Anggota Uni Eropa untuk menyatakan komitmen politik mereka untuk menandatangani CEPA sesegera mungkin, dan untuk menindaklanjuti proses ratifikasi seperti yang dijelaskan oleh Pak Menko Airlangga. Ratifikasi ini akan memicu minat yang kuat untuk berinvestasi di Indonesia bagi perusahaan-perusahaan Eropa,” jelas Dubes Denis.

Dubes Denis menambahkan bahwa kunjungan menteri, delegasi bisnis, dan bahkan anggota kerajaan dari Eropa ke Indonesia akan semakin meningkat. Salah satu tujuannya adalah memanfaatkan sisi positif dari IEU CEPA. Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa, Maros Sefcovic, dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada akhir Oktober atau awal November.

Pertemuan semacam ini juga memungkinkan interaksi lebih intensif antara Negara Anggota Uni Eropa dengan kementerian terkait di Indonesia untuk mempersiapkan implementasi CEPA dan membuka potensi investasi. “Kami sangat senang bahwa APINDO juga mengusulkan Joint Task Force sehingga pelaku bisnis dapat terlibat dalam persiapan CEPA, baik di tingkat teknis maupun secara bilateral dengan Negara-Negara Anggota Uni Eropa,” kata Dubes Denis.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, jajaran Eselon I dari berbagai kementerian, serta Duta Besar dan perwakilan dari sejumlah negara Eropa.