DailyFX.ID — JAKARTA – PT Bank DKI (Bank Jakarta) terus mematangkan rencana penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Aksi korporasi ini ditargetkan dapat terlaksana pada paruh pertama tahun 2027.

IPO ini merupakan bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat tata kelola sekaligus mendorong Bank Jakarta naik kelas menjadi bank kelompok KBMI 3. Kenaikan kelas ini memerlukan modal inti antara Rp14 triliun hingga Rp70 triliun. Hingga Juni 2026, modal inti Bank Jakarta secara individu tercatat Rp10,97 triliun, sementara modal inti konsolidasi mencapai Rp12,59 triliun.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menjelaskan bahwa pencatatan saham di bursa tidak semata-mata untuk memperoleh tambahan modal. “IPO itu untuk apa? Agar pengawasan publiknya akan lebih ketat, lebih terbuka, transparan, tata kelola jadi lebih baik,” ujar Agus.

Ia menambahkan, keterbukaan setelah menjadi perusahaan terbuka diharapkan dapat mendorong perbaikan tata kelola dan manajemen risiko. Dengan fundamental yang semakin kuat, kualitas portofolio kredit dan struktur pendanaan juga diprediksi membaik, yang pada akhirnya akan menopang profitabilitas perseroan.

Strategi transformasi Bank Jakarta tidak hanya berfokus pada permodalan, tetapi juga pada pembenahan fundamental bisnis. Salah satu prioritas utama adalah meningkatkan porsi dana murah atau current account and savings account (CASA). Hingga semester I-2026, porsi CASA Bank Jakarta dilaporkan telah mendekati 50%.

Perseroan menargetkan untuk mempertahankan porsi CASA di kisaran 50% hingga akhir tahun ini sebelum meningkatkan target secara bertahap. “Targetnya 50% saja dulu. Saya nggak mau muluk-muluk. Kalau bisa 50% itu sudah bagus,” imbuh Agus.

Penguatan CASA akan diarahkan terutama dari nasabah bisnis. Hal ini karena dana dari pelaku usaha cenderung lebih transaksional dan terus berputar mengikuti aktivitas bisnis. Bank Jakarta akan mengejar dana murah dari ekosistem bisnis di Jakarta, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga UMKM.

Agus menilai, ekosistem Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu pasar utama yang potensial. Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang mencapai sekitar Rp81 triliun, Bank Jakarta melihat adanya ruang untuk memperbesar perannya dalam transaksi keuangan pemerintah daerah sekaligus menyalurkannya ke ekosistem terkait. “Ekosistem utamanya Pemprov DKI Jakarta, dengan APBD Rp81 triliun, kalau kita bisa grab katakanlah 20%, itu sudah Rp16 triliun,” jelas dia.