DailyFX.ID — Perkembangan pesat teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) telah mengubah lanskap tata kelola organisasi. Pendekatan modern tidak lagi hanya berfokus pada efisiensi dan otomatisasi, melainkan harus diimbangi dengan pertimbangan etika, keberlanjutan, ketahanan, serta kualitas dalam setiap pengambilan keputusan.

Prof. Mardiasmo, Ketua Umum Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) dan Ketua Dewan Pengawas IAI, menjelaskan bahwa paradigma tata kelola saat ini bergeser menuju penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan atau sustainable long-term value creation. Dalam sebuah kuliah umum di Perbanas Institute, ia menekankan bahwa governance adalah implementasi struktur dan proses untuk mengarahkan serta mengendalikan entitas berdasarkan perilaku beretika, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

“Governance itu adalah implementasi, pelaksanaan, bukan paperwork,” ujar Mardiasmo pada Rabu (23/09/2026). Menurutnya, kualitas tata kelola tidak hanya ditentukan oleh prosedur atau aturan, tetapi lebih krusial oleh orang-orang yang menjalankannya. Oleh karena itu, etika menjadi fondasi penting governance, setara dengan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Lebih lanjut, Mardiasmo mengemukakan bahwa direksi, dewan komisaris, komite audit, dan organ organisasi lainnya harus memiliki perilaku beretika sebelum membahas efektivitas struktur tata kelola. Perubahan paradigma ini juga menandai pergeseran orientasi dari kepatuhan berbasis prosedur menuju pendekatan berbasis hasil atau outcome-based governance. Ia menyoroti bahwa skor kepatuhan yang tinggi tidak selalu menjamin organisasi bebas dari kecurangan atau salah saji.

“Kadang-kadang kami bingung, ini nilainya bagus, 90, 95, 96, 97, 98, 100, tetapi masih ada fraud. Bahkan restatement,” katanya, menekankan pentingnya prinsip substance over form. Prinsip ini mengutamakan substansi tata kelola di atas formalitas administrasi. Pendekatan ini sejalan dengan pemutakhiran Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2026 yang mencakup board governance berbasis hasil, tata kelola risiko dan krisis, tata kelola digital dan AI, keberlanjutan, alokasi modal, serta integritas dan transparansi.

AI Bawa Tantangan Etika Baru

Pengaruh teknologi digital dan AI terhadap tata kelola organisasi semakin besar. Meskipun AI dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses bisnis, ia juga membawa risiko baru, mulai dari keandalan algoritma, keamanan siber, perlindungan data pribadi, bias, etika digital, hingga deepfake. Mardiasmo menegaskan bahwa perkembangan teknologi tidak boleh mengesampingkan aspek etika.

“Kadang-kadang AI itu enggak punya etika. Yang punya etika itu siapa? Kita,” pungkasnya. Pendekatan Governance 5.0 diarahkan untuk memanfaatkan teknologi dengan tetap menempatkan manusia dan nilai sebagai pusat. Berbeda dengan Governance 4.0 yang berfokus pada digitalisasi dan efisiensi, Governance 5.0 memperluas orientasi pada kesejahteraan manusia, keberlanjutan, ketahanan, etika, dan tujuan organisasi. Teknologi dalam pendekatan ini berfungsi sebagai penguat kemampuan manusia, bukan penggerak utama.

Keputusan Harus Bisa Ditelusuri

Dalam kerangka modern governance, kualitas tata kelola dinilai dari bagaimana sebuah keputusan dibuat. Mardiasmo menguraikan lima prinsip penting: visibility (keterlihatan), traceability (kemampuan ditelusuri), explainability (kemampuan dijelaskan), contestability (kemampuan diuji), dan learnability (kemampuan menjadi pembelajaran). Artinya, setiap keputusan harus terlihat, dapat ditelusuri jejaknya, dapat dijelaskan alasannya, dapat diuji keabsahannya, serta menjadi bahan evaluasi bagi organisasi.

“Kalau memberikan keputusan, harus ada visibility. Kedua, bisa ditelusuri, ada audibility-nya. Kemudian harus bisa dijelaskan kenapa keputusan itu diambil,” ucap Mardiasmo. Pendekatan ini krusial karena governance modern tidak hanya dilihat dari kelengkapan struktur formal, tetapi juga integritas proses pengambilan keputusan.

Selain teknologi, informalitas menjadi risiko tersembunyi dalam tata kelola. Risiko muncul ketika pusat pengambilan keputusan bergeser ke ranah nonformal yang tidak terdokumentasi dan sulit dilacak, dipengaruhi oleh hubungan personal atau instruksi lisan. Meskipun komunikasi informal awal diperlukan, masalah timbul ketika ia berubah menjadi informal authority, menggantikan prosedur resmi. Kondisi ini dapat melemahkan akuntabilitas, menyulitkan audit, menurunkan legitimasi, dan meningkatkan risiko korupsi.

Mardiasmo juga menyoroti keberadaan shadow decision makers atau aktor bayangan yang memengaruhi keputusan tanpa mandat formal. Risiko ini perlu dikendalikan melalui dokumentasi proses, pencatatan konflik kepentingan, dan pelacakan aktivitas lobi.

Sustainability Tak Cukup Jadi Laporan

Governance 5.0 menempatkan keberlanjutan sebagai bagian integral dari proses bisnis, bukan sekadar kewajiban pelaporan. Keberlanjutan harus terintegrasi dalam strategi, pengelolaan risiko, investasi, pengadaan, audit, hingga pelaporan perusahaan. Mardiasmo mengingatkan agar sustainability reporting tidak hanya menjadi laporan formal tanpa implementasi nyata, karena dapat memicu risiko greenwashing.

Ia menilai kondisi tersebut dapat menimbulkan defisit legitimasi dan menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, selain Internal Control over Financial Reporting (ICFR), pengendalian serupa juga perlu dikembangkan dalam pelaporan keberlanjutan, menjadi Internal Control over Sustainability Reporting.

Akuntan Jadi Penjaga Integritas

Perubahan ini memperluas peran profesi akuntan. Akuntan modern dituntut menjadi penjaga integritas informasi, arsitek transparansi, serta engine of reform. Tiga prinsip utama yang mendasarinya adalah gemi (pengelolaan sumber daya hemat), nastiti (ketelitian, skeptisisme profesional, validitas angka), dan ngati-ati (kehati-hatian atau prudence).

Kompetensi menjadi kunci. Komite audit, auditor internal, dan organ pengawasan tidak akan efektif jika personelnya tidak memadai. Mardiasmo juga menekankan pentingnya budaya organisasi dan keteladanan pimpinan, seperti budaya kolaborasi, keberlanjutan, kejujuran, dan keberanian untuk bersuara (speak up).

Risiko Harus Jadi Dasar Keputusan Strategis

Fungsi manajemen risiko harus bersifat forward-looking, memiliki insight dan foresight. Risiko perlu dipetakan, dikelola, dan dimitigasi, lalu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. “Jangan hanya menjadi bagian dari problem. Solusinya apa?” ujarnya.

Pendekatan ini mengubah pandangan risiko dari sekadar ancaman menjadi informasi penting untuk menjaga ketahanan dan keberlanjutan organisasi. Governance 5.0 secara keseluruhan memperluas makna tata kelola dari kepatuhan administratif menuju kualitas proses pengambilan keputusan. Efektivitas teknologi dalam kerangka ini sangat bergantung pada etika manusia, integritas data, akuntabilitas proses, serta kemampuan organisasi menjaga keberlanjutan dan kepercayaan pemangku kepentingan.