DailyFX.ID — Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 3 triliun untuk program insentif pembelian sepeda motor listrik produksi dalam negeri pada tahun 2026. Namun, para pelaku industri kendaraan listrik masih menantikan kejelasan mengenai waktu peluncuran program tersebut.

Anggaran ini ditujukan untuk mendukung target insentif pembelian hingga 1 juta unit motor listrik nasional. Penyaluran insentif ditargetkan mulai berjalan tahun ini dengan nilai sekitar Rp 3 juta per unit. Besaran ini lebih rendah dibandingkan insentif sebelumnya yang mencapai Rp 7 juta per unit pada tahun 2024.

Public Relation & Event Executive Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Riniwaty Sinaga menyatakan bahwa industri tidak terlalu mempermasalahkan besaran insentif. Hal yang lebih krusial bagi industri adalah kepastian mengenai jumlah dan jadwal pelaksanaan program. Hal ini penting agar industri dapat menyesuaikan strategi bisnis dan komunikasi kepada konsumen.

“Kami menanggapinya ikut saja ke pemerintah. Pasti bagi kami itu adalah satu kepastian. Ada Rp 3 triliun kapan? Itu saja sih. Karena dari awal sebenarnya kami tidak bertanya-tanya terkait insentif, tapi kalau diumumkan kami tinggal follow up kapan mulai dijalankan,” ujar Rini usai diskusi BIG Industrial Insight, dikutip Jumat (21/8/2026).

Rini mengaku baru mengetahui informasi mengenai perubahan besaran insentif menjadi Rp 3 juta per unit. Sebelumnya, pemerintah sempat menyampaikan angka Rp 5 juta, bahkan pernah muncul angka Rp 6 juta. “Saya juga baru dengar tadi itu Rp 3 juta, sebelumnya kan Rp 5 juta, terus ada juga pernah Rp 6 juta, jadi memang terlalu banyak sih informasinya,” ungkap dia.

Penurunan besaran insentif pembelian motor listrik menjadi Rp 3 juta per unit berpotensi memengaruhi penjualan. Rini menjelaskan, besaran insentif berkaitan langsung dengan keterjangkauan harga kendaraan listrik bagi masyarakat. “Tentunya pasti akan berbeda pada saat diberikan insentif misalkan Rp 5 juta atau Rp 7 juta yang sebelumnya ya, karena kan bicara keterjangkauan gitu, pasti akan ada pengaruh,” ujar dia.

Apabila insentif baru dijalankan pada September 2026 atau lebih lambat, efektivitas program akan berkurang karena waktu pemanfaatannya semakin pendek hingga akhir tahun. “Kalau September lebih baru dijalankan rasanya enggak efektif,” tegas Rini.

Rini menambahkan, konsumen membutuhkan waktu untuk mengetahui program, mempertimbangkan pembelian, hingga akhirnya memutuskan membeli motor listrik. Jika masa program terlalu pendek, masyarakat mungkin baru tertarik ketika kuota insentif sudah mendekati batas akhir. “Pada saat nanti mereka sudah tertarik, tahunya kuotanya sudah ditutup karena sudah mau selesai akhir tahun,” ujar Rini.

Aismoli juga mengkhawatirkan adanya jeda apabila program tersebut kembali dilanjutkan pada 2027. Keberlanjutan program membutuhkan penganggaran baru dari pemerintah, yang berpotensi membuat pelaksanaan insentif tidak berjalan konsisten dari tahun ke tahun. “Jadi kalau punya waktu untuk nyiapin tadi ya analisa dampaknya kan lebih bagus,” ucap Rini.

Tunggu Kejelasan Ruang Lingkup dan Kriteria

Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Hari Budianto menyampaikan, pelaku usaha juga menunggu kejelasan mengenai ruang lingkup dan kriteria program insentif. Kepastian ini dibutuhkan agar industri dapat menentukan langkah bisnis secara lebih terukur.

“Jika ruang lingkupnya jelas, kriterianya jelas, dan timeline-nya juga jelas, tentu hal tersebut akan memudahkan industri dalam memberikan respons,” ujar Hari.

Hari menerangkan, setelah kerangka kebijakan ditetapkan, respons masing-masing perusahaan akan bergantung pada strategi dan perencanaan bisnisnya. Industri perlu memahami arah kebijakan pemerintah serta mekanisme pelaksanaan program sebelum menentukan langkah selanjutnya. Industri otomotif tidak dapat mengubah strategi bisnis secara tiba-tiba, sehingga kepastian kebijakan dan pelaksanaannya menjadi faktor penting dalam menyusun perencanaan dan merespons perkembangan pasar.

Kuota Penerima Masih Dikaji

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengikuti keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait besaran insentif. Pemerintah masih perlu memastikan jumlah penerima yang akan mendapatkan bantuan tersebut.

“Pak Purbaya bilang sudah ya berarti sudah,” kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (21/8/2026).

Selain besaran insentif, kuota penerima menjadi salah satu hal yang masih ditunggu kepastiannya. Faisol memberikan sinyal positif mengenai kemungkinan penambahan jumlah penerima seiring penurunan nilai bantuan. “Ya mudah-mudahan, kayaknya begitu sih (kuota penerima bertambah),” ujar Wamenperin.

Faisol menambahkan, asosiasi industri sebelumnya telah menyampaikan usulan agar jumlah penerima insentif motor listrik diperbesar. Keputusan final mengenai kuota masih menunggu pembahasan antarkementerian. Purbaya disebut akan bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk membahas sejumlah hal, termasuk kebijakan insentif motor listrik.

Hingga kini, Kemenperin belum mengungkap angka pasti kuota penerima insentif. Faisol meminta masyarakat menunggu keputusan resmi pemerintah. Mengenai jadwal pelaksanaan, dia mengatakan pemerintah masih mengacu pada pernyataan Menteri Keuangan yang sebelumnya menyampaikan bahwa insentif motor listrik ditargetkan mulai berjalan pada September 2026. “Kalau Pak Purbaya ngomong gitu (September) ya kira-kira gitu,” ujar Wamenperin.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerangkan, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp3 triliun untuk insentif terhadap 1 juta unit motor listrik. Setiap pembelian motor listrik akan mendapatkan insentif sebesar Rp3 juta dari pemerintah. “Kalau kita lihat, 1 juta motor listrik itu pasti enggak habis tahun ini, masing-masing insentif Rp3 juta,” ucap dia di Jakarta pada Kamis (20/8/2026).

Purbaya mengatakan pemerintah sedang mengkaji lebih lanjut tentang daya serap pelaksanaan insentif ini. Pemerintah juga memperhatikan kemampuan industri nasional dalam menghasilkan motor listrik dalam satu tahun. “Kan kapasitas produksi motor nasional belum sampai 1 juta kan, Ada yang cuma 20.000 saya pikir paling 100.000 sampai akhir tahun. Jadi nanti saya pikirkan apa bisa ditambah,” terang dia.