DailyFX.ID — JAKARTA – Istana membantah tegas informasi yang beredar mengenai penunjukan pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau yang akrab disapa Haji Isam sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar dan penanganan karhutla sudah diatur oleh pemerintah pusat.

Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah membagi tugas penanganan karhutla berdasarkan wilayah, yang melibatkan pejabat setingkat menteri. “Tidak ada, tidak benar. Siapa yang mencetuskan isunya?” ujar Prasetyo saat memberikan keterangan kepada wartawan pada Minggu (23/8/2026).

Ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi yang viral di media sosial. Menurutnya, informasi yang ramai diperbincangkan belum tentu mencerminkan fakta yang sebenarnya. “Di medsos kan banyak trending, tapi kan belum tentu itu yang benar dan sudah jadi masalah. Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, itu benar. Tapi kalau menjadi koordinator, itu tidak, karena kewenangannya bukan di situ,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prasetyo merinci bahwa pemerintah pusat telah menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk menangani karhutla di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan daerah lainnya. “Kita pemerintah pusat sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk berbagi wilayah. Jadi memang kita bagi tugas untuk atensi Kalimantan Barat, Tengah, dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu,” jelas Prasetyo.

Terkait potensi dampak asap karhutla yang bisa meluas hingga ke negara tetangga, Prasetyo memastikan bahwa komunikasi intensif terus dilakukan. Komunikasi tersebut dijalin baik melalui jalur informal maupun jalur diplomatik. “Kalau secara informal ada, secara formal juga melalui Pak Menlu tentu ada komunikasi. Makanya kita berusaha secepatnya menangani karhutla,” tuturnya.

Pemerintah saat ini belum melihat adanya kebutuhan untuk membentuk satuan tugas (satgas) khusus penanganan karhutla. Prasetyo menilai bahwa koordinasi lintas sektor yang sudah berjalan saat ini dinilai cukup kuat dan efektif. “Saya kira belum (perlu Satgas khusus), karena kemarin hasil dari lapangan penanganan koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat,” terangnya.

Selain itu, pemerintah juga telah memastikan pemenuhan kebutuhan logistik, penambahan peralatan, dan personel untuk mendukung upaya penanganan di lapangan. Kebutuhan tersebut mencakup pengadaan helikopter water bombing dan alat pelindung diri (APD). “Kalaupun ada keperluan penambahan beberapa peralatan, termasuk heli water bombing, APD, dan penambahan pasukan, sudah semua dikerjakan,” imbuhnya.

Sebagai penguatan, pemerintah telah mengerahkan tambahan personel dari tiga batalyon TNI yang kini telah beroperasi di lapangan untuk membantu penanganan karhutla. “Hari ini penambahan personel dari tiga batalyon sudah beroperasi. Sama-sama kita keroyok,” pungkas Prasetyo.