DailyFX.ID — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Djamari Chaniago memberikan jaminan pengawalan dan perlindungan penuh dari aparat keamanan bagi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi di Gedung DPR RI.

Pernyataan ini disampaikan Djamari usai melaksanakan olahraga bersama Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi dan Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Kamis (27/8/2026) pagi. Djamari menegaskan jajaran TNI dan Polri berkomitmen mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif, sehingga pesan yang dibawa massa dapat tersampaikan secara utuh tanpa hambatan.

“Kita ingin masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasi ini kepada DPR kita lindungi, kita kawal supaya bulat masuk ke sana dan tidak ada yang mengganggu,” ujar Djamari di GBK, Kamis.

Langkah Antisipasi dan Ketertiban Umum

Selain memastikan perlindungan bagi peserta aksi, pihak keamanan juga bergerak cepat mengantisipasi potensi kericuhan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Aparat telah mengidentifikasi dan memantau pergerakan kelompok yang berpotensi memicu kerusuhan. Sejumlah orang bahkan telah diperiksa sejak Rabu malam guna menjaga situasi tetap terkendali.

Djamari menegaskan tidak ada kebijakan penyekatan bagi warga yang ingin berunjuk rasa. “Penyekatan itu tidak ada. Bahasa penyekatan orang menyampaikan aspirasi disekat, tidak ada. Silakan saja,” tegasnya. Rekayasa lalu lintas disiapkan semata-mata untuk memfasilitasi kelancaran aktivitas masyarakat umum yang tidak terlibat dalam aksi demonstrasi.

Melalui pengamanan yang terukur ini, pemerintah berharap proses penyampaian aspirasi masyarakat dapat diterima dengan baik oleh para wakil rakyat di DPR untuk kemudian ditindaklanjuti secara konkret. Penyampaian aspirasi di muka umum merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh undang-undang di dalam negara demokrasi.

Gedung DPR/MPR RI di Senayan kerap menjadi pusat tumpuan penyampaian suara rakyat terkait berbagai kebijakan strategis dan isu nasional. Namun, dinamika unjuk rasa berskala besar sering kali menghadapi tantangan berupa risiko penyusupan oleh oknum provokator yang berpotensi memicu bentrokan maupun perusakan fasilitas umum. Oleh karena itu, pendekatan pengamanan berbasis perlindungan dan pengawalan, bukan pembatasan, menjadi kunci penting.

Langkah ini diambil untuk memastikan hak politik masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas mobilitas masyarakat di kawasan ibu kota.