DailyFX.ID — Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi investasi global. Namun, realisasi potensi ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan sektor swasta dalam mengatasi lima isu fundamental. Kelima isu tersebut adalah pembangunan kepercayaan (trust), independensi institusi, kolaborasi Indonesia Incorporated, pemberantasan korupsi, dan adaptasi terhadap disrupsi kecerdasan buatan (AI).

Founder & CEO Plataran Indonesia, Yozua Makes, menyatakan bahwa kelima faktor ini, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi “golden carpet” atau karpet emas bagi para investor. “Lima hal ini bisa menjadi semacam ‘golden carpet’ bagi investor kalau bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah maupun swasta,” ujar Yozua dalam Suar Forum 2026 di BSD City, Tangerang, Jumat (21/8/2026).

Faktor pertama dan terpenting adalah kepercayaan. Investor, terutama yang berinvestasi dalam jumlah besar dan jangka panjang, membutuhkan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan. Kebijakan yang sulit diprediksi atau inkonsisten akan meningkatkan risiko investasi. “Kalau ada kebijakan yang sulit dibaca atau ada inkonsistensi kebijakan—yang biasa disebut sebagai persoalan kepastian hukum atau ketidakpastian hukum—itu menjadi salah satu isu paling penting bagi investasi,” jelas Yozua.

Kedua, independensi institusi pemerintah menjadi krusial. Yozua menekankan bahwa independensi lembaga-lembaga pemerintah berkaitan langsung dengan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem dan tata kelola ekonomi. Institusi yang kredibel dan independen memberikan keyakinan kepada investor mengenai keberlanjutan kebijakan. “Ada berbagai macam lembaga atau institusi pemerintah yang harus dipastikan independen, karena trust juga ada di sana,” katanya.

Ketiga, gagasan Indonesia Incorporated perlu diterjemahkan menjadi kolaborasi nyata antara negara, BUMN, dan sektor swasta. Yozua mengingatkan bahwa BUMN memiliki keterbatasan kapasitas, baik dari sisi birokrasi, pendanaan, maupun potensi intervensi politik. “Jadi, jangan semuanya menjadi beban atau berpusat pada BUMN. BUMN juga memiliki limited capacity,” tegasnya.

Oleh karena itu, keterlibatan sektor swasta harus diperluas. Kolaborasi dengan investor domestik maupun asing sangat penting untuk meningkatkan kapasitas investasi nasional. “Kerja sama dengan swasta, baik asing maupun lokal atau domestik, itu penting,” tambah Yozua.

Faktor keempat adalah korupsi. Yozua menyebut korupsi sebagai isu serius yang menghambat upaya Indonesia menarik investasi. “Persoalan korupsi kita sudah cukup lebar dan dalam. Itu menjadi isu yang sangat menantang ketika kita juga ingin mengundang investasi,” ungkapnya. Perbaikan iklim investasi tidak cukup hanya dengan insentif, tetapi juga pembenahan tata kelola.

Terakhir, faktor kelima adalah disrupsi AI dan teknologi. Indonesia tidak boleh bersikap defensif terhadap perkembangan teknologi karena kekhawatiran hilangnya lapangan pekerjaan. Sebaliknya, transformasi teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah industri nasional. “Kita harus merangkul teknologi,” ujar Yozua.

Ia menambahkan bahwa industri nasional harus bergerak menuju teknologi tinggi untuk memanfaatkan potensi Indonesia. Kegagalan dalam transformasi teknologi berisiko membuat Indonesia tertinggal dalam persaingan internasional. “Kalau kita menjauhi teknologi, kita akan tertinggal. Dan kita tidak akan masuk ke dalam global value chain dunia,” tegasnya.

Pariwisata Berpotensi Gandakan Kontribusi

Dalam konteks sektoral, Yozua mencontohkan pariwisata sebagai sektor yang memiliki peluang besar menjadi pilar ekonomi. Kontribusi pariwisata terhadap PDB yang saat ini sekitar 4% berpeluang digandakan menjadi 8%, atau sekitar Rp2.000 triliun. Namun, ambisi ini memerlukan perubahan pendekatan kebijakan.

“Tema investasi kita tidak bisa lagi generik. Has to go to sector-specific regulatory reform,” ucap Yozua. Reformasi regulasi harus dirancang sesuai karakteristik masing-masing sektor, terutama untuk industri padat modal. Khusus pariwisata, kebijakan juga harus memastikan perlindungan alam dan budaya sebagai DNA utama sektor tersebut.

Yozua menyarankan agar posisi sektor pariwisata dalam pemerintahan perlu diperkuat untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor dan efektivitas eksekusi kebijakan. Dengan pembenahan tersebut dan penyelesaian lima isu fundamental, potensi besar Indonesia akan lebih terwujud. “Indonesia is a land of opportunities, but in a dynamic landscape,” tutup Yozua.