DailyFX.ID — MANGGARAI – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memantau dan memenuhi kebutuhan anggaran penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Jika dana yang tersedia dirasa kurang, pemerintah siap menambah alokasi anggaran sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat mengunjungi tenda pengungsian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kabupaten Manggarai, NTT, pada Rabu (19/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi oleh Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dan Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal.

Purbaya menjelaskan bahwa BNPB telah memulai pengiriman bantuan ke wilayah yang terdampak bencana. Namun, pemerintah pusat akan terus memantau kebutuhan daerah untuk memastikan bantuan dan anggaran yang ada memadai bagi masyarakat.

“BNPB kan sudah mulai kirim, tapi kita akan monitor kalau kurang nanti kita akan minta lebih banyak lagi. Saya minta Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah untuk monitor terus kondisi keuangan di sini, di kabupaten di sini. Dan yang terkena bencana ini untuk memastikan mereka cukup dana untuk membantu masyarakat di sini,” ujar Purbaya.

Pemantauan kondisi keuangan daerah dianggap krusial karena pemerintah daerah merupakan garda terdepan penanganan masyarakat terdampak. Oleh karena itu, Purbaya meminta jajaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan untuk memastikan kemampuan fiskal daerah tetap terjaga selama masa tanggap darurat bencana.

Saat ini, pemerintah daerah masih memprioritaskan penanganan tanggap darurat. Pemulihan kegiatan ekonomi belum menjadi fokus utama mengingat bencana masih tergolong baru.

“Kalau untuk perbaikan kondisi ekonomi di sini Bapak Bupati bilang masih belum memikirkan itu, masih memikirkan tanggap darurat ini saya pikir wajar karena keadaannya masih baru. Tapi kita di pusat monitor terus keadaannya, dan akan menyiapkan anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan dengan persetujuan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Purbaya.

Mengenai dana sebesar Rp 44 miliar yang telah disalurkan, Purbaya menginstruksikan pemerintah daerah untuk menggunakannya terlebih dahulu. Apabila kebutuhan di lapangan melebihi jumlah tersebut, pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan tambahan anggaran kepada pemerintah pusat.

“Kita lihat nanti saya bilang ke Pak Bupati pakai dulu yang itu nanti kalau kurang lapor ke kami, kami lapor ke Pak Presiden, bapak presiden nanti akan menyiapkan anggaran lebih seperti daerah yang terkena bencana yaitu Aceh,” jelasnya.

Purbaya menambahkan bahwa pola dukungan pemerintah pusat untuk NTT dapat meniru skema penanganan bencana di Aceh. Namun, implementasinya akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani situasi di lapangan.

“Approach-nya akan mirip Aceh mungkin, tapi kita lihat bagaimana keparahan bencana di sini apakah kita perlu satgas khusus, tapi saya pikir sih kalau memang bisa ditangani daerah, langsung aja daerah yang menangani, pusat yang membantu,” tuturnya.

Menurut Purbaya, kondisi NTT berbeda dengan Aceh karena fungsi pemerintahan daerah di NTT masih berjalan normal. Oleh karena itu, pemerintah pusat akan memperkuat dukungan bagi pemerintah daerah, sementara BNPB tetap menjadi ujung tombak penanganan bencana.

“Di Aceh kan semua infrastrukturnya keganggu di sini kan enggak. Jadi institusi pemda masih berjalan baik, itu yang kita dukung. Tapi kita dari pusat pasti kalau dalam keadaan kaya gini kan BNPB yang jalan dulu. Kita pastikan anggaran BNPB cukup,” tegasnya.

Anggaran BNPB Siap Capai Rp 5 Triliun

Selain dukungan anggaran pemerintah, Purbaya juga membawa bantuan awal melalui program Kemenkeu Peduli. Ia menjelaskan bantuan tersebut berasal dari sumbangan pegawai Kementerian Keuangan, bukan dari anggaran negara, sehingga nilainya masih terbatas dibandingkan kebutuhan penanganan bencana secara keseluruhan.

“Ini kan bantuan pertama dari Kemenkeu Peduli. Bukan dari anggaran, jadi dari orang-orang Kemenkeu, kalau dari anggaran, nanti akan lebih besar. Kita lihat seperti apa kebutuhan di sini,” ungkap Purbaya.

Terkait kebutuhan anggaran BNPB, Purbaya menyatakan bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk menyediakan dana dalam jumlah besar. Besaran anggaran yang akan disalurkan akan menunggu permintaan resmi dari BNPB.

“Kalau kita sediakan (anggaran) cukup banyak. Harusnya sih kita bisa sediakan sampai Rp 5 T ya. Tapi kita akan tunggu permintaan dari BNPB seperti apa,” katanya.

Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memastikan penyaluran bantuan dan dana ke daerah terdampak berjalan lancar tanpa hambatan.

“Dan yang penting kalau ada kebutuhan daerah, harus lancar penyaluran barangnya dan dana-nya. Kita akan monitor itu terus,” pungkasnya.