DailyFX.ID — Produksi beras nasional pada tahun 2026 diprediksi akan melampaui target 34,77 juta ton, bahkan berpotensi lebih tinggi, meskipun terdapat laporan gagal panen (puso) seluas 51.973 hektare. Angka puso ini mencakup 0,61% dari total luas tanam padi pada periode Januari hingga Agustus 2026 yang mencapai 8.507.226 hektare. Penyebab utama puso adalah banjir seluas 32.524 hektare, kekeringan seluas 18.118 hektare, dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) seluas 1.331 hektare.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi beras nasional pada Januari hingga Oktober 2026 diperkirakan mencapai 31,41 juta ton. Direktur Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Tiurmauli Silalahi, menyatakan bahwa pembangunan pertanian menghadapi tantangan signifikan, terutama perubahan iklim dan cuaca ekstrem seperti kemarau yang lebih kering dan panjang.

“Tantangan utama yang kita hadapi di pertanian padi itu di antaranya iklim ekstrem, seperti yang sehari-hari kita dengar ada El Nino Godzilla, itu dapat mempengaruhi pola tanam, produktivitas, ketersediaan air, serta meningkatkan risiko gagal panen,” jelas Tiurmauli dalam Seminar Nasional Rice Resilience Forum 2026. Fenomena El Nino diprediksi menyebabkan penurunan potensi produksi beras Indonesia pada Januari-Oktober 2026 sebesar 0,08% menjadi 31,41 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 31,44 juta ton.

Meskipun demikian, Kementan tetap optimistis produksi beras tahun ini akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. “Tetapi tidak perlu khawatir, kita bergerak bersama-sama, makanya produksi tahun lalu itu 34,7 juta ton. Kami di Kementan optimistis produksi tahun ini lebih tinggi dari 2025 dengan segala yang telah dilakukan, mulai pompanisasi, kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, irigasi perpipaan, fasilitasi alsintan, mekanisasi, dan dari Ditjen Tanaman Pangan ada fasilitasi benih,” papar Tiurmauli.

Data Kementan menunjukkan bahwa luas tanam padi yang terkena banjir pada Januari-Agustus 2026 mencapai 125.282 hektare atau 1,47% dari total luas tanam nasional, dengan angka puso sebesar 32.524 hektare. Provinsi Lampung mencatat puso padi terbesar akibat banjir (7.121 ha), diikuti Sumatra Selatan (6.188 ha), Jawa Barat (4.986 ha), Jawa Tengah (4.752 ha), dan Kalimantan Selatan (2.690 ha). Kalimantan Selatan dilaporkan memiliki tingkat fatalitas tertinggi, di mana 75,8% lahan padi yang tergenang berakhir dengan puso.

Sementara itu, lahan padi yang terdampak kekeringan pada periode yang sama seluas 146.751 hektare, menyebabkan puso seluas 18.118 hektare. Wilayah Sulawesi Selatan menjadi area terdampak kekeringan terluas dengan tingkat puso tertinggi mencapai sekitar 14.307 hektare. Serangan OPT pada lahan padi nasional teridentifikasi mencapai 142.754 hektare, dengan angka puso 1.331 hektare. Jawa Tengah menjadi zona kritis puso padi akibat OPT dengan 340 hektare, disusul Sumatra Barat (174 ha), Jawa Timur (161 ha), Lampung (120 ha), dan Sulawesi Tenggara (110 ha).

Prediksi curah hujan kumulatif bulanan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk September-Desember 2026 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal. Pada September 2026, 87,19% wilayah diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal. Kondisi serupa diprediksi berlanjut pada Oktober (81,6% di bawah normal) dan November (62,3% di bawah normal). Namun, pada Desember 2026, diperkirakan 32,56% wilayah mengalami curah hujan di atas normal dan 44,87% pada kategori normal, dengan 21,6% di bawah normal.

Stabilisasi Harga Beras

Di sisi hilir, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga beras nasional melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa harga beras SPHP yang disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai zonasi.

Bapanas menjadikan KDKMP sebagai salah satu saluran distribusi beras SPHP, yang pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Sekretaris Utama Bapanas, Ito Hediarto, menjelaskan bahwa Bapanas berperan memastikan kebijakan dan regulasi dalam stabilisasi pasokan dan harga beras terjaga, mengacu pada Peraturan Bapanas No 15 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur stabilisasi pasokan dan harga beras di tingkat konsumen melalui penugasan Perum Bulog dan kerja sama dengan pelaku usaha pangan.

“Intinya, kegiatan KDKMP ini bisa berjalan karena stabilisasi pasokan dan harga pangan sudah diatur sejak 2022. Kami menjaga dari sisi kebijakan dan regulasi, kami jaga berasnya,” ujar Ito. Hingga 23 September 2026, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 827 juta kilogram dari target 828 juta kg, atau 99,98%. Penyaluran melalui KDKMP sendiri baru mencapai 16.622.525 kg, menjadikannya salah satu dari sembilan saluran utama distribusi yang dikelola Bulog.

Kanal distribusi beras SPHP lainnya meliputi pengecer pasar rakyat, instansi pelaksana Gerakan Pangan Murah (GPM), outlet pangan pemerintah daerah, outlet atau koperasi BUMN/BUMD, instansi pemerintah, Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, ritel modern, serta distributor BUMN/BUMD.