DailyFX.ID — JAKARTA – Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan bahwa sebagian dari keputusannya diganti dari jabatannya berkaitan dengan perombakan sekitar 350 pejabat di lingkungan perpajakan yang sebelumnya ia lakukan. Namun, Purbaya enggan merinci lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mungkin menjadi pertimbangan di balik pergantian tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa (15/9/2026). Ketika ditanya apakah perombakan ratusan pejabat pajak menjadi salah satu faktor penggantian dirinya, Purbaya secara singkat menjawab, “Sebagian ada.” Ia kembali menegaskan, “Ya sebagian iya, sebagian,” tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang dimaksud.

Purbaya menegaskan bahwa keputusan mengganti Menteri Keuangan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. “Ya itu kan hak prerogatif Presiden, kita ikutin aja,” ujarnya.

Mengenai nasib para pejabat Kementerian Keuangan yang telah ia lantik sebelum pergantian menteri, Purbaya menyerahkan sepenuhnya keputusan lanjutan kepada Suahasil Nazara selaku menteri baru. Menurutnya, pelantikan yang sudah dilakukan seharusnya tetap berlaku, meskipun susunan pejabat tersebut masih dapat diubah kembali sesuai dengan kebijakan menteri yang baru. “Harusnya berlaku, tapi kan dia bisa ubah lagi. Suka-suka menterilah,” katanya.

Lebih lanjut, Purbaya membantah adanya konflik dengan presiden sebelum pergantian jabatan terjadi. Ia mengaku sempat berdiskusi dengan presiden, namun pembicaraan tersebut membahas hal-hal lain di luar isu pencopotannya. “Enggak, enggak ada. Gesekan sih enggak ada. Yang jelas ya itu hak prerogatif Presiden, beliau udah memutuskan ya udah,” jelasnya.

Sebelumnya, Purbaya memang melakukan perombakan besar-besaran terhadap ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Perombakan terbaru terjadi pada Kamis (10/9/2026), yang mencakup pejabat eselon II dan III, serta jajaran pimpinan Special Mission Vehicle (SMV) dan Badan Layanan Umum (BLU). Pelantikan pejabat baru ini dilaksanakan di Aula Mezanine, Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Pada saat itu, Purbaya menekankan bahwa rotasi dan mutasi tersebut merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi dan penempatan pejabat yang sesuai dengan kebutuhan Kementerian Keuangan. Ia juga meminta para pejabat yang baru dilantik untuk tidak hanya menjalankan rutinitas administratif, tetapi juga memastikan setiap arahan dan kebijakan yang diberikan benar-benar dipantau hingga tuntas. “Saya tidak ingin organisasi kita terjebak dalam rutinitas administratif. Sering kali saat diperintah bilangnya ‘Siap Pak, siap Pak,’ tetapi begitu kembali ke ruangan, sebulan kemudian tidak kembali dan tidak ada update ke saya,” tegasnya.

Untuk memperkuat pengawasan, Purbaya saat itu berencana membentuk tim khusus yang bertugas memantau pelaksanaan arahan dan kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan. “Untuk mengatasi hal ini, ke depan saya akan membentuk tim khusus yang memonitor perintah-perintah saya. Saya juga akan membagi tugas kepada staf ahli, staf khusus, dan eselon I untuk memonitor berbagai kebijakan agar dipastikan berjalan,” ujarnya.