DailyFX.ID — JAKARTA – Pergantian posisi Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara dipandang sebagai penanda dimulainya babak baru dalam pengelolaan kebijakan fiskal negara. Setelah periode yang cenderung ekspansif di bawah Purbaya, fase berikutnya diharapkan akan lebih fokus pada penguatan konsolidasi birokrasi dan koordinasi kebijakan ekonomi.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengemukakan bahwa Purbaya Yudhi Sadewa mengusung pendekatan ekspansif dengan menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan pemerintah serta mendorong penyaluran kredit. Langkah ini dinilai sebagai gebrakan signifikan untuk meningkatkan likuiditas perbankan dan merangsang aktivitas ekonomi.

Di bawah kepemimpinan Purbaya, perekonomian Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan sekitar 5,45% pada semester I-2026. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Pendapatan negara hingga Juli 2026 juga menunjukkan peningkatan sebesar 21,3%, dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebesar 0,91% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Namun, pemerintah kini dihadapkan pada tantangan fiskal yang semakin kompleks. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027 harus diimbangi dengan rencana pembiayaan utang baru yang diperkirakan mencapai Rp 671 triliun, serta beban bunga sekitar Rp 650,3 triliun. Selain itu, terdapat tekanan pada defisit transaksi berjalan dan risiko kenaikan harga minyak global.

Menurut Syafruddin, kondisi tersebut dapat menjadi alasan bagi pemerintah untuk beralih ke fase kebijakan yang lebih menekankan konsolidasi dan koordinasi. Ia menilai Suahasil Nazara memiliki kapasitas yang memadai untuk mengisi kebutuhan tersebut.

“Purbaya membawa pendekatan ekspansif melalui penempatan dana SAL ke bank pemerintah dan dorongan kredit. Presiden mungkin menilai fase berikut memerlukan figur yang lebih kuat dalam konsolidasi birokrasi dan koordinasi kebijakan. Penilaian terakhir ini merupakan inferensi, bukan alasan resmi,” ujar Syafruddin dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).

Meskipun demikian, Syafruddin menegaskan bahwa pergantian Menteri Keuangan ini tidak serta-merta dapat diartikan sebagai kegagalan Purbaya dalam menjalankan kebijakan fiskal. Pemerintah belum merilis alasan resmi yang substantif terkait pergantian ini. Oleh karena itu, perubahan ini lebih tepat dipandang sebagai keputusan strategis Presiden dalam menentukan figur yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan kebijakan pada fase berikutnya.

Syafruddin menilai Suahasil memiliki modal yang kuat untuk menghadapi fase ini. Sebagai seorang ekonom, Suahasil pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Pengalamannya ini mencakup pemahaman mendalam tentang berbagai aspek fiskal, mulai dari perpajakan, belanja negara, pembiayaan, hingga hubungan fiskal antara pusat dan daerah.

Rekam jejak panjang Suahasil di Kementerian Keuangan juga berpotensi memperlancar proses transisi dan koordinasi birokrasi. Namun, kedekatan ini juga dapat menimbulkan tantangan dari sisi persepsi pasar. Investor akan mengamati apakah Suahasil mampu menjaga independensi analitis dan disiplin fiskal di tengah upaya pemerintah mengejar target pertumbuhan serta menjalankan berbagai program belanja.

Risiko ini bukan berarti kebijakan fiskal Suahasil akan dipengaruhi oleh kepentingan politik. Namun, persepsi mengenai independensi dalam pengambilan kebijakan tetap krusial karena kredibilitas fiskal sangat bergantung pada keyakinan investor bahwa keputusan pemerintah didasarkan pada pertimbangan ekonomi yang terukur.

Pemerintah membutuhkan seorang Menteri Keuangan yang mampu mendorong pertumbuhan tanpa mengorbankan disiplin fiskal, menjaga independensi analitis kementerian, serta mampu menjelaskan berbagai risiko fiskal secara terbuka kepada Presiden dan pasar.

“Figur tersebut juga dituntut mampu mengendalikan subsidi ketika harga minyak meningkat, menjaga kualitas pembiayaan Rp 671 triliun, serta memastikan berbagai kewajiban pemerintah tidak menjadi beban tersembunyi bagi APBN,” tambah Syafruddin.

Dampak pergantian ini terhadap perekonomian selanjutnya akan sangat bergantung pada sinyal kebijakan yang akan diberikan oleh Suahasil. Pasar akan mencermati apakah perubahan ini akan membawa penyesuaian terhadap arah kebijakan fiskal atau justru memperkuat kesinambungan kebijakan yang telah berjalan.

Jika investor menilai perubahan tersebut mengarah pada ekspansi belanja tanpa penguatan disiplin anggaran, premi risiko dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) berpotensi meningkat. Kondisi ini dapat menambah biaya pembiayaan pemerintah dan memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Sebaliknya, kesinambungan kebijakan yang disertai dengan koordinasi kuat dan komunikasi fiskal yang transparan dapat membantu meredam ketidakpastian pasar. Oleh karena itu, kredibilitas Suahasil akan lebih banyak ditentukan oleh kebijakan konkret yang diambil dibandingkan sekadar perubahan figur.

Menurut Syafruddin, dalam 100 hari pertama masa jabatannya, Suahasil perlu memberikan kejelasan mengenai strategi pembiayaan utang, pengelolaan subsidi energi, serta kemampuan APBN dalam menghadapi risiko fluktuasi harga minyak dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah. Transparansi terhadap berbagai kewajiban kontinjensi juga menjadi elemen penting untuk menjaga kredibilitas fiskal.

Pada akhirnya, pergantian dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara bukan sekadar perubahan figur di kursi Menteri Keuangan. Ini merupakan momentum penting untuk memasuki fase baru dalam kebijakan fiskal. Keberhasilan Suahasil akan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, disiplin anggaran, kredibilitas pembiayaan, dan kepercayaan pasar.