DailyFX.ID — Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam keras tindakan pemaksaan ekonomi dan taktik persaingan tidak sehat dari negara-negara Barat. Pernyataan ini disampaikan saat berbicara dalam Sesi Pemimpin Forum Bisnis BRICS 2026 di New Delhi, Jumat (11/9/2026).

Dalam pidatonya, Putin mengungkapkan bahwa Rusia telah dihantam lebih dari 30.000 sanksi internasional. Jumlah ini, menurutnya, mencapai dua kali lipat lebih banyak dibandingkan total sanksi yang dijatuhkan kepada seluruh negara lain di dunia jika digabungkan.

Putin menilai negara-negara Barat telah mengubah tekanan diplomatik dan perdagangan menjadi bentuk intervensi tingkat negara. Taktik persaingan tersebut dinilai telah bergeser ke arah yang tidak wajar dan memicu gangguan geopolitik yang ekstrem.

Bentuk penekanan tersebut mencakup pemblokiran koridor transportasi, perusakan jalur pipa gas, penyitaan kapal laut, hingga ancaman sanksi sekunder terhadap negara-negara yang menolak tunduk pada kepentingan pihak luar dan memilih mempertahankan kepentingan nasionalnya sendiri.

Kendati menghadapi gelombang pembatasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Putin menegaskan bahwa Rusia berhasil mengalihkan strategi perhitungannya. Rusia kini memperkuat kedaulatan nasional serta memperluas kerja sama dengan mitra yang dinilai andal dan dapat diprediksi. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Rusia selama tiga tahun terakhir diklaim berada di atas rata-rata pertumbuhan dunia.

Tekanan Sanksi Baru AS dan Sikap India

Pernyataan Putin mengemuka usai Senat Amerika Serikat (AS) mengesahkan Undang-Undang Sanksi Rusia dan Iran 2026. Regulasi ini memberi wewenang kepada Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif hingga 100% terhadap barang-barang dari negara pengimpor minyak dan gas Rusia, termasuk India dan China.

Menanggapi regulasi tersebut, Juru Bicaranya Kementerian Luar Negeri India Randhir Jaiswal menegaskan bahwa kebijakan energi India tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan 1,4 miliar rakyatnya melalui pasokan energi yang stabil, terjangkau, dan terdiversifikasi dari berbagai mitra global, termasuk AS.

Sejalan dengan hal itu, Duta Besar (Dubes) Rusia untuk India Denis Alipov menyatakan komitmen Rusia untuk terus memenuhi kebutuhan energi India. Alipov mengkritik langkah Barat yang lebih memilih taktik tekanan dibandingkan kerja sama yang jujur.

Di sela-sela forum tersebut, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi telah menggelar pertemuan bilateral dengan Putin jelang pembukaan KTT BRICS ke-18. Kedua pemimpin membahas penguatan hubungan perdagangan, pelaksanaan Program Kerja Sama Ekonomi 2030, serta kemitraan di bidang infrastruktur, energi, teknologi, pertahanan, dan kebudayaan.

Ketegangan antara Rusia dan blok Barat terus meningkat seiring eskalasi konflik di Ukraina yang memicu pembatasan ekonomi secara masif sejak 2022. Pembekuan aset cadangan devisa Rusia oleh AS dan sekutunya telah mendorong pilar ekonomi BRICS untuk mempercepat pembentukan sistem pembayaran independen dan memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antarnegara.

India dan China muncul sebagai pembeli utama minyak mentah Rusia setelah negara-negara Eropa memberlakukan pembatasan impor. Ketergantungan ini menempatkan India pada posisi geopolitik yang sensitif di tengah ancaman sanksi sekunder dari AS. Penyelenggaraan KTT BRICS ke-18 di New Delhi menjadi momentum penting bagi negara-negara anggota untuk memperkuat ketahanan ekonomi kawasan dan mengukuhkan posisi BRICS sebagai penyeimbang dominasi ekonomi Barat.