DailyFX.ID — Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Solikin M. Juhro, menegaskan bahwa penguatan sinergi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan tidak akan mengurangi independensi bank sentral. Menurutnya, independensi kelembagaan justru harus berjalan seiring dengan koordinasi yang kuat untuk menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi nasional.

“Sinergi bukan berarti mengaburkan makna independensi dan tatanan kelembagaan masing-masing institusi. Justru independensi dan tatanan kelembagaan yang sehat harus bertemu dengan sinergi atau koordinasi yang kuat. Di situlah kredibilitas kebijakan nasional dapat dibangun,” ujar Solikin saat uji kepatutan dan kelayakan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (27/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Solikin memaparkan delapan strategi kebijakan yang dirangkum dalam akronim SEMANGKA. Akronim ini mencakup Stabilitas ekonomi; Efektivitas kebijakan moneter; Makroprudensial adaptif, inovatif, dan pro pertumbuhan; Akselerasi pendalaman pasar keuangan; Navigasi ekonomi keuangan inklusif; Gerak cepat digitalisasi sistem pembayaran; Kelembagaan BI yang kredibel dan bertata kelola; serta Aksi bersama dan sinergi kebijakan nasional.

Stabilitas Ekonomi dan Kebijakan Moneter

Strategi pertama adalah Stabilitas dinamis untuk pertumbuhan berkelanjutan. Solikin menilai stabilitas nilai tukar dan inflasi harus tetap menjadi jangkar kredibilitas kebijakan, yang membutuhkan komitmen dan kerja keras dalam jangka panjang. “Melalui strategi bauran instrumen pada akhirnya, nilai tukar dan inflasi yang terjaga stabil, tidak hanya akan mengawal kredibilitas kebijakan saja, tetapi juga akan menjadikan ruang kebijakan untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan,” tuturnya.

Strategi kedua berfokus pada efektivitas kebijakan moneter dan operasi moneter yang pro-market. Solikin menekankan pentingnya memastikan likuiditas tersedia dan berputar dalam perekonomian. “Oleh karena itu, saya melihat perlunya kombinasi berbagai strategi, antara melakukan ekspansi likuiditas melalui operasi moneter yang pro-market, memperdalam pasar uang, serta memperkuat prioritas insentif likuiditas yang diberikan oleh Bank Indonesia,” terangnya.

Makroprudensial, Pasar Keuangan, dan Inklusi

Strategi ketiga adalah kebijakan Makroprudensial yang adaptif, inovatif, dan pro-pertumbuhan. Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong pembiayaan inklusif, memberikan insentif pendalaman pasar uang, serta memperkuat rasio intermediasi makroprudensial. Solikin menambahkan bahwa mandat kebijakan makroprudensial perlu dikaji lebih lanjut untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, dengan orientasi bukan hanya pada pertumbuhan kredit, melainkan pada kualitas kredit, economic additionality, dan job creation.

Selanjutnya, strategi keempat adalah Akselerasi pendalaman pasar keuangan. Solikin berambisi agar pasar uang dan valuta asing (valas) menjadi lebih dalam, likuid, dan efisien. Strategi kelima adalah Navigasi ekonomi keuangan inklusif, termasuk sektor syariah, agar sejalan dengan program prioritas pemerintah.

Digitalisasi dan Kelembagaan BI

Strategi keenam adalah Gerak cepat digitalisasi sistem pembayaran. BI akan terus mendorong pengembangan infrastruktur industri, inovasi, serta rupiah digital melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia. Dalam strategi digitalisasi ini, Solikin juga menyoroti pentingnya memperkuat alternatif credit scoring untuk memperluas akses pembiayaan, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Banyak UMKM sebenarnya mempunyai usaha yang baik, tetapi tidak memiliki dokumentasi dan agunan. Dengan memanfaatkan data alternatif dan dikelola dengan tata kelola yang kuat, penilaian kelayakan dapat menjadi lebih akurat. Dengan demikian, akses ke pembiayaan bisa lebih diperluas,” jelasnya.

Dua strategi terakhir, yaitu Kelembagaan BI yang kredibel dan bertata kelola serta Aksi bersama dan sinergi kebijakan nasional, menjadi bagian integral dari kerangka SEMANGKA yang dipaparkan Solikin dalam proses uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Deputi Gubernur BI.