DailyFX.ID — JAKARTA – Mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9% pada tahun 2027 akan membutuhkan upaya ekstra dan diversifikasi sumber pertumbuhan. Dengan adanya penyusutan belanja modal pemerintah, dorongan ekonomi perlu lebih banyak berasal dari investasi swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Dana Negara (Danantara). Selain itu, hilirisasi industri, peningkatan ekspor bernilai tambah, serta peningkatan produktivitas menjadi kunci utama. Tanpa akselerasi mesin-mesin pertumbuhan ini, target ambisius tersebut berisiko sulit tercapai.

Tantangan yang dihadapi tidak ringan. Sejumlah ekonom memperkirakan, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) perlu tumbuh sekitar 8–10% untuk menopang pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9%. Angka ini jauh melampaui pertumbuhan PMTB sebesar 6,87% yang tercatat pada kuartal II-2026, yang sebenarnya sudah tergolong kuat. Di sisi lain, berkurangnya belanja modal pemerintah berisiko melemahkan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai pemantik investasi swasta. Oleh karena itu, penurunan belanja modal tidak cukup hanya digantikan dengan perpindahan sumber pembiayaan kepada Danantara atau BUMN. Pemerintah harus mampu menciptakan efek crowding-in, sehingga setiap rupiah yang berkurang dari APBN justru mengundang investasi non-APBN dalam jumlah yang lebih besar.

Kualitas investasi juga menjadi sorotan. Pertumbuhan PMTB yang tinggi idealnya berasal dari investasi mesin, teknologi, dan ekspansi kapasitas produksi yang secara langsung meningkatkan produktivitas. Namun, pada kuartal II-2026, ketika PMTB tumbuh 6,87%, investasi mesin dan perlengkapan justru hanya mencatat pertumbuhan 1,32%. Selain itu, pemerintah harus memastikan investasi yang masuk dapat menciptakan lapangan kerja dan memperdalam rantai nilai domestik. Perluasan hilirisasi dari sektor mineral yang padat modal ke sektor manufaktur, pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan diharapkan dapat meningkatkan daya beli serta konsumsi masyarakat secara simultan.

Pemerintah juga dituntut untuk memperbaiki iklim investasi secara menyeluruh. Hal ini mencakup kepastian hukum, konsistensi regulasi, hingga ketersediaan pembiayaan. Ketersediaan modal saja tidak cukup jika proyek tidak bankable, perizinan tersendat, atau dunia usaha tidak melihat prospek permintaan yang kuat. Dengan demikian, keberhasilan pertumbuhan ekonomi di tahun 2027 akan sangat bergantung pada kemampuan mengubah investasi menjadi kapasitas produksi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja baru, bukan semata pada besaran nominal investasi.

Pola Pembiayaan Pembangunan Berubah

Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 mengindikasikan adanya perubahan pola pembiayaan pembangunan. Pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh 5,9% dengan alokasi belanja modal hanya sebesar Rp295,23 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan, sekitar 19,7% dibandingkan outlook 2026 dan sekitar 31% dibandingkan realisasi 2025. Meskipun belanja modal pemerintah bukan satu-satunya pembentuk PMTB, perannya dalam menyediakan infrastruktur dasar dan aset publik yang menurunkan biaya serta risiko investasi swasta sangatlah strategis.

Perubahan ini menggeser fokus pada optimalisasi Danantara dan perbaikan iklim investasi sebagai penopang optimisme pertumbuhan 2027. Pembiayaan anggaran juga diarahkan menjadi instrumen untuk mendorong investasi dan produktivitas. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai target 5,9% masih mungkin dicapai namun tergolong ambisius. Bank Permata sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2027 berada di kisaran 5,22% dengan PMTB tumbuh 6,03%. Untuk menutup kesenjangan tersebut, PMTB perlu tumbuh sekitar 8–9%.

Josua menekankan bahwa sekadar mengganti penurunan belanja modal APBN belum cukup. Investasi swasta dan Danantara harus tumbuh jauh lebih cepat. Perhitungan Bank Permata menunjukkan, selain menutup penurunan belanja modal sekitar Rp72,2 triliun, dibutuhkan tambahan investasi non-APBN sekitar Rp170–200 triliun di atas jalur dasar untuk mendekatkan pertumbuhan dari proyeksi 5,2% menuju 5,9%. Ia menambahkan bahwa RAPBN 2027 pada dasarnya sedang mengubah cara negara mendorong investasi. Risiko pencapaian pertumbuhan bergeser dari kemampuan pemerintah membelanjakan APBN kepada kemampuan menggerakkan Danantara, BUMN, perbankan, dan terutama sektor swasta. Jika perpindahan ini berhasil, hasilnya dapat lebih efisien dan ruang fiskal lebih sehat. Namun, jika gagal, 2027 justru dapat mengalami kekurangan investasi ketika dorongan fiskal melemah.

Efisiensi Investasi dan Ruang Fiskal yang Sempit

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menilai target pertumbuhan 5,9% sangat agresif. Dengan mempertimbangkan fundamental makroekonomi, inflasi, dan kondisi daya beli, ia memperkirakan pertumbuhan sekitar 5,4–5,5% lebih realistis. Persoalan mendasar terletak pada efisiensi investasi Indonesia yang masih rendah, yang tercermin dari incremental capital-output ratio (ICOR) yang tinggi, sehingga membutuhkan pembiayaan besar untuk menghasilkan tambahan pertumbuhan.

Telisa menyebutkan, kebutuhan investasi nasional untuk mengejar pertumbuhan 5,9% dapat mencapai Rp8.705 triliun. Penyusutan belanja modal lebih mencerminkan sempitnya ruang fiskal. RAPBN 2027 harus menanggung pembayaran bunga utang sebesar Rp650,31 triliun, sementara berbagai belanja wajib lainnya membuat struktur APBN semakin kaku, sehingga ruang untuk belanja produktif menjadi terbatas. Dari total kebutuhan investasi Rp8.705 triliun, APBN diproyeksikan hanya menyediakan sekitar Rp459 triliun dan BUMN-Danantara sekitar Rp330 triliun. Ini berarti sekitar 91% atau Rp7.973 triliun harus dimobilisasi dari sektor swasta dan pasar modal.

Mobilisasi modal sebesar itu tidak boleh menimbulkan efek crowding-out. Penggalangan dana besar oleh Danantara dan BUMN di pasar domestik berpotensi mengurangi likuiditas bagi swasta dan menaikkan biaya modal. Telisa menekankan, tanpa kredibilitas kebijakan yang rasional dan transparan, mustahil meyakinkan swasta untuk melakukan ekspansi modal. Ia mendorong perluasan hilirisasi ke sektor yang lebih banyak menyerap tenaga kerja, seperti pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, serta manufaktur tekstil dan makanan-minuman, sebagai pelengkap hilirisasi mineral yang cenderung padat modal.

PMTB Perlu Melompat Lebih Tinggi

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, juga menilai target 5,9% cukup berat dari sisi pengeluaran. Dengan konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh sekitar 5%, kontribusinya terhadap pertumbuhan hanya sekitar 2,7 poin persentase. Akibatnya, investasi harus mengambil porsi akselerasi yang jauh lebih besar. PMTB perlu tumbuh sekitar 8% hingga 10%, padahal pada triwulan II-2026 pertumbuhannya sebesar 6,87% sudah tergolong sangat kuat.

Yusuf menambahkan, mesin yang melaju paling kencang pada kuartal II-2026 justru konsumsi pemerintah dengan pertumbuhan 15,97%. Ia menjelaskan bahwa persoalan belanja modal bukan terutama soal besaran Rp295 triliun dibandingkan keseluruhan PMTB nasional, melainkan fungsi belanja pemerintah sebagai pemicu investasi. Ketika belanja modal pusat turun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hanya Rp5 triliun, dan transfer daerah belum kembali ke level sebelumnya, pembentukan modal publik ikut melemah. Padahal, infrastruktur publik sangat dibutuhkan untuk menurunkan biaya dan risiko investasi swasta.

Dengan kondisi tersebut, Yusuf memperkirakan pertumbuhan yang lebih realistis berada pada kisaran 5,2–5,5%. Pemerintah harus memastikan penurunan peran fiskal langsung benar-benar diimbangi oleh peningkatan investasi swasta, bukan justru menciptakan jeda ketika investasi publik melemah tetapi investasi swasta belum cukup cepat masuk.

Enam Mesin Pertumbuhan Baru Disiapkan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengakui bahwa tambahan pertumbuhan menuju kisaran 6% harus berasal dari beberapa sumber. Salah satu yang terpenting adalah investasi yang tumbuh lebih cepat daripada produk domestik bruto (PDB). “Tambahan yang kita perlukan datang dari beberapa sektor. Pertama adalah investasi, yang diharapkan tumbuh lebih cepat daripada PDB,” ujarnya.

Pemerintah juga melakukan debottlenecking untuk mempercepat realisasi investasi, bahkan dengan menyelesaikan hambatan hingga tingkat perusahaan. Selain itu, enam mesin pertumbuhan disiapkan, yaitu hilirisasi dan upstreaming, swasembada energi, ekosistem bullion dan bank emas, pengelolaan devisa hasil sumber daya alam, digitalisasi-semikonduktor-AI, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri. Sebanyak 26 proyek hilirisasi dan upstreaming telah memasuki tahap groundbreaking.

Airlangga menegaskan, investasi tidak boleh sekadar mengejar nominal. Proyek harus makin menggunakan rantai nilai domestik dan menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Pemerintah juga mendorong B50, pengembangan teknologi dan sumber daya manusia (SDM), serta ekspor bernilai tambah sebagai sumber pertumbuhan. “Investasi bukan hanya harus meningkat, tetapi juga harus menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi bagi perekonomian domestik,” tegas Airlangga.