DailyFX.ID — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Intelijen Negara (BIN) menggelar rapat koordinasi intensif untuk memperkuat pertahanan digital nasional. Langkah ini dilakukan seiring dengan semakin terintegrasinya ruang digital dalam kehidupan masyarakat dan kepentingan strategis negara.

Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus) yang pertama kali diselenggarakan di luar Kantor BIN, dengan Kemkomdigi sebagai tuan rumah, menjadi momentum penting. Inisiatif ini menegaskan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan keamanan di era digital.

Percepatan Penanganan Konten Negatif

Salah satu isu strategis yang dibahas dalam konsolidasi ini adalah percepatan penanganan konten negatif. Hal ini mencakup konten terkait terorisme, pornografi anak, narkoba, judi online, serta disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga. “Keamanan ekosistem digital nasional merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ruang digital Indonesia berjalan seiring dengan kemampuan kita dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons berbagai potensi ancaman,” ujar Meutya.

Ia menambahkan bahwa sinergi antarlembaga harus diperkuat agar penanganan konten negatif semakin cepat, tepat, dan terukur. “Konten negatif memiliki dampak yang nyata terhadap keamanan dan masyarakat. Karena itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat agar penanganannya semakin cepat, tepat, dan terukur,” tuturnya.

Meutya juga menjelaskan bahwa informasi intelijen dan kemampuan keamanan siber sangat penting untuk membaca perkembangan ancaman secara dini dan menyusun respons yang tepat. “Koordinasi seperti ini penting agar informasi yang dimiliki masing-masing lembaga dapat menjadi dasar pengambilan langkah yang lebih cepat dan terukur. Kita ingin membangun ekosistem digital yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga aman, tangguh, dan terlindungi,” jelasnya.

Membangun Kepercayaan Digital

Penguatan keamanan digital harus berjalan seiring dengan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Transformasi digital yang semakin luas menjadikan ketahanan sistem digital sebagai bagian penting dari ketahanan nasional.

“Semakin banyak aktivitas masyarakat dan negara berpindah ke ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan ruang tersebut terjaga. Kita harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital Indonesia melalui keamanan, perlindungan, dan tata kelola yang kuat,” tegas Meutya.

Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menambahkan bahwa pertemuan Kominpus menjadi ruang konsolidasi lintas lembaga untuk membahas perkembangan situasi strategis dan potensi ancaman di ruang digital. “Kehadiran BSSN dalam pertemuan tingkat tinggi Kominpus menegaskan bahwa keamanan ekosistem digital tidak dapat berjalan secara sektoral oleh satu lembaga saja,” ungkap Nugroho.

Tingginya Aktivitas Ancaman Siber

Data dari BSSN mencatat, pada periode Januari-November 2025, terdapat lebih dari 5,16 miliar anomali trafik, yang setara dengan hampir 182 percobaan serangan setiap detiknya di Indonesia. Indonesia menempati peringkat ke-12 di kawasan Asia Pasifik dalam hal aktivitas siber, dengan sektor keuangan, energi, telekomunikasi, dan pemerintahan sebagai target utama.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas mengingatkan bahwa keamanan siber perlu menjadi perhatian di tingkat pimpinan organisasi. “Di tengah percepatan transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan di Indonesia, setiap institusi perlu memperkuat ketahanan siber melalui kesiapan yang matang, kolaborasi lintas sektor, serta investasi berkelanjutan pada teknologi, proses, dan sumber daya manusia,” kata Pamungkas.

Data BSSN juga menunjukkan bahwa 93,78% dari seluruh anomali trafik nasional pada 2025 berbasis malware. Selain itu, kecerdasan buatan mulai dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk meningkatkan efektivitas rekayasa sosial dan phishing dalam skala besar.

Tekanan global, seperti gesekan ekonomi dan ketidakpastian tarif, juga terbukti mempercepat aktivitas siber berbasis aktor negara, sebuah pola yang teramati sejak konflik dagang AS-Tiongkok pada 2018 dan kini berulang dalam skala yang lebih luas.