DailyFX.ID — JAKARTA – Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai persoalan pelik masih membelit negeri ini. Nilai rupiah terus merosot tajam, angka korupsi menunjukkan peningkatan, kekerasan menjadi fenomena sehari-hari, remaja terjerat narkoba, harga kebutuhan pokok dan obat-obatan melambung tinggi, serta angka kemiskinan dan pengangguran yang terus membengkak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia belum sepenuhnya diiringi dengan kebebasan dari penderitaan dan terwujudnya kesejahteraan. Fenomena kesulitan rakyat ini digambarkan dalam metafora Anthony Giddens dalam bukunya ‘The Third Way’ (1990) sebagai ‘Juggernaut’, sebuah truk besar yang melaju tak terkendali akibat beban berat. Republik ini bahkan mungkin menyerupai sinyalemen lain dari Giddens (1994:4) yaitu ‘manufactures uncertainty’, sebuah entitas yang penuh ketidakpastian.

Negara Dikuasai Elite dan Konglomerat

Hidup di Indonesia terasa penuh ketidakpastian kapan kemakmuran akan tercapai. Setiap peristiwa menyedihkan datang secara tiba-tiba. Sejak jatuhnya Soeharto dari kekuasaan pada tahun 1998 dengan slogan Reformasi, perubahan yang terjadi seringkali terasa seperti revolusi semu. Setiap individu yang memiliki uang dan kekuasaan cenderung bertindak sebagai ‘penyelundup’, mulai dari aset negara hingga kepentingan jangka panjang dalam perancangan sistem bernegara.

Akibatnya, perubahan di Indonesia seringkali tidak memiliki alur, jalan, atau visi yang pasti. Sistem baru dalam ekonomi, politik, militer, dan budaya, beserta produk hukum dan perundang-undangan, dapat dikhianati hanya dalam hitungan hari. Kondisi ini mirip dengan yang diungkapkan oleh Guillermo O’Donnel, Philippe Schmitter, dan L. Whitehead dalam buku ‘Transition from Authoritarian Rule: Prospect for Democracy’ (1986), yang menggambarkan masa transisi dari otoritarian menuju demokrasi yang tidak jelas arahnya.

Penyebabnya adalah pemilik negeri ini bukanlah rakyat sebagai pemegang kedaulatan, melainkan segelintir elite politik dan para konglomerat hitam. Merekalah yang menentukan kebijakan dan merancang sistem bernegara, seringkali dengan menyembunyikan kepentingan politik dan ekonomi mereka. Jika sebuah sistem tidak menguntungkan mereka, sistem tersebut akan segera dibongkar dan diganti tanpa kompromi dengan rakyat. Akibatnya, hampir semua kebijakan di republik ini bernuansa dagang yang hanya bertumpu pada aspek untung-rugi ekonomi.

Defisit Manusia Jujur

Seolah hari-hari ini kita menyaksikan budaya culas, main belakang, dan kebohongan yang marak di negeri ini. Meskipun telah berusia 81 tahun, Indonesia masih mengalami defisit manusia jujur. Berbagai budaya negatif tersebut bahkan telah ditiru dan dijadikan ikon sistem sosial di republik ini.

Para guru, peneliti, aktivis LSM, intelektual, bahkan tokoh agama, yang seharusnya menjadi pilar kejujuran dan moral, juga turut mempraktikkan budaya culas. Sistem pendidikan dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi kerap memainkan budaya ketidakjujuran dalam penerimaan siswa dan mahasiswa melalui berbagai jalur dengan biaya bervariasi. Hal ini seolah menjadikan sekolah dan kuliah sebagai alat ekonomi jual-beli, di mana hanya orang kaya yang mampu mengaksesnya.

Budaya bohong dan culas di dunia pendidikan mendorong manusia untuk berpikir instan dan praktis, sehingga gelar akademik pun laris diperjualbelikan. Mulai dari gelar sarjana, magister, doktor, hingga profesor, semuanya dapat dibeli tanpa melalui proses akademis yang semestinya. Fenomena ini diminati oleh politisi hingga pengusaha.

Para peneliti dan intelektual pun kerapkali hanya menghasilkan karya jika terlebih dahulu menerima dana sponsor, yang tentu saja diselundupkan dengan kepentingan tertentu. Tak heran Indonesia tidak memiliki peneliti dan intelektual berkaliber internasional karena sibuk mengurusi ‘penyelundupan’ kepentingan.

Aktivis LSM dan agamawan juga tidak kalah unik. Mereka cenderung bersuara lantang terhadap fenomena kejanggalan sosial hanya ketika hal tersebut menguntungkan kelompok tertentu dan tidak membahayakan aktivitas sosial mereka, yang menandakan adanya kepentingan tersembunyi.

Ciri Manusia Indonesia

Oleh karena itu, Mochtar Lubis benar ketika menyatakan dalam Orasi Budayanya berjudul ‘Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban’ (6/4/1977) bahwa mental manusia Indonesia cenderung hipokrit. Ciri utamanya adalah suka berpura-pura, lain di muka lain di belakang, lain dikatakan lain di hati. Manusia Indonesia adalah manusia yang hobi berbohong dan menggadaikan keyakinan yang sebenarnya.

Perubahan yang terjadi di Indonesia baru sebatas tataran kulit atau bersifat artifisial dan instan, belum menyentuh ranah substantif. Inilah sebabnya mengapa budaya penyelundup menjadi tren dalam ciri sosial di republik ini.

Meminjam ungkapan Ann Krueger (1992), penyebab utama keterpurukan negeri ini dalam jurang nestapa dan ketidakmakmuran ekonomi adalah kesalahan dalam mengurus dan mengaturnya, yang menyuburkan budaya bohong dan culas. Menurut Ann Krueger, kesalahan ini bertumpu pada dua pola: pertama, negeri ini tidak melakukan upaya perbaikan (by omission); kedua, negeri ini melakukan tindakan yang salah (by commission).

Budaya bohong dan perilaku culas manusia di republik ini harus segera dikubur dalam-dalam jika kita menghendaki Indonesia segera beranjak menuju kepastian kemakmuran dan menjadi bangsa yang besar. Pemerintah harus segera berbenah memperbaiki semua sistemnya secara permanen tanpa bongkar pasang, serta tidak melakukan tindakan perbaikan dengan cara-cara yang tidak tepat dan salah sasaran.

*) Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta/Wakil Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN.