DailyFX.ID — Menteri Lingkungan Hidup RI, Jumhur Hidayat, menyatakan bahwa Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar dengan lebih dari 17 ribu pulau dan 60% penduduk di wilayah pesisir, berada di garda terdepan menghadapi dampak perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan bencana iklim mengancam kemajuan pembangunan, mata pencaharian, serta berisiko mengembalikan masyarakat rentan ke jurang kemiskinan.

Pernyataan ini disampaikan Jumhur saat Pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, pada Selasa (18/8/2026). Ia menegaskan, adaptasi iklim bukan agenda pinggiran bagi Indonesia, melainkan pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman kemakmuran nasional. Hal ini diperkuat dengan pemberlakuan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh iklim dan pendukung Visi Indonesia Emas 2045.

Jumhur menambahkan bahwa solusi berkelanjutan tidak hanya mengandalkan ilmu pengetahuan canggih, tetapi juga kekayaan pengetahuan tradisional. Masyarakat, sebagai pihak pertama yang merasakan dampak perubahan iklim, memiliki wawasan berharga mengenai pola cuaca lokal dan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam kesempatan tersebut, Jumhur memperkenalkan tiga model tradisional Indonesia yang terbukti sukses. Pertama, sistem irigasi Subak di Bali yang mengintegrasikan pengelolaan air, kerja sama masyarakat, dan praktik spiritual. Kedua, Sasi Lompa di Maluku, sebuah sistem pengelolaan perikanan berkelanjutan tradisional. Ketiga, Awig-Awig, sistem hukum adat berbasis masyarakat di Bali.

“Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi dampak iklim,” ujar Jumhur.

Jumhur juga menyuarakan keprihatinan atas negara maju dengan kekuatan ekonomi besar yang memilih mundur dari tanggung jawab kolektif mengatasi polusi dan perubahan iklim, padahal kontribusi ekonomi mereka menyumbang emisi global terbesar. Ia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam, pembentukan lanskap, pencegahan degradasi lingkungan, dan pembangunan ketahanan akan membentuk keberlanjutan pembangunan.

Indonesia juga menyoroti pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati, baik di darat maupun laut, sebagai fondasi ekosistem sehat, ketahanan iklim, dan pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang. Negara ini merupakan rumah bagi salah satu keanekaragaman hayati terkaya di dunia, mencakup lebih dari 300 ribu spesies yang diketahui.

Keanekaragaman hayati Indonesia meliputi 9,7% tumbuhan berbunga dunia, 14% mamalia, dan 18,6% burung. Ekosistem lautnya, yang terletak di jantung Segitiga Karang, menjadi rumah bagi 23% hutan mangrove, 16% spesies ikan laut global, 10% spesies karang dunia, serta konsentrasi reptil dan mamalia laut tertinggi. “Keanekaragaman hayati yang luar biasa ini mendukung jasa ekosistem yang penting untuk mitigasi iklim, adaptasi, dan ketahanan jutaan mata pencaharian,” tutup Jumhur.