DailyFX.ID — JAKARTA – Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) telah secara signifikan mengubah lanskap produksi, distribusi, dan penerimaan informasi oleh publik. Di tengah masifnya arus informasi yang semakin meyakinkan, tantangan utama bagi organisasi bergeser dari kecepatan penyampaian pesan menjadi upaya menjaga kredibilitas dan kepercayaan.

Isu krusial ini menjadi fokus utama dalam The 5th IABC Indonesia Conference and Awards 2026 yang mengusung tema “Driving Communications Impact: Building Trust in the Age of AI” di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Urgensi isu ini diperkuat oleh data Reuters Institute Digital News Report 2026. Tingkat kepercayaan terhadap berita secara global dilaporkan berada di angka 37%, menandai titik terendah sejak pengukuran pertama kali dilakukan pada 2015. Di Indonesia, angka kepercayaan tercatat 32%, mengalami penurunan empat poin dari tahun sebelumnya. Bersamaan dengan itu, 62% responden global menyatakan kekhawatiran terhadap informasi palsu dan menyesatkan di internet, sementara hanya 20% yang mengaku percaya pada berita yang dihasilkan oleh chatbot AI.

Sementara itu, Edelman Trust Barometer 2026 menyoroti kompleksitas tantangan kepercayaan yang kian mendalam. Tujuh dari sepuluh responden global menunjukkan keraguan atau keengganan untuk mempercayai individu yang memiliki nilai, sumber informasi, pandangan, atau latar belakang yang berbeda. Kesenjangan kepercayaan juga semakin terlihat berdasarkan tingkat pendapatan.

Di Indonesia, perbedaan tingkat kepercayaan terhadap institusi antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah mencapai 26 poin, salah satu yang terbesar di antara negara-negara yang disurvei. Temuan ini mengindikasikan bahwa masalahnya bukan sekadar penurunan kepercayaan, melainkan juga fragmentasi kepercayaan yang makin meluas di tengah masyarakat.

Elvera N Makki, President IABC Indonesia dan CEO VMCS Communications and Social Impact, mengidentifikasi kondisi ini sebagai “disruption of trust” yang membawa mandat baru bagi para profesional komunikasi. AI mempermudah produksi dan penyebaran informasi, namun di sisi lain juga membuat konten manipulatif semakin sulit dibedakan dari informasi yang kredibel.

Menurut Elvera, komunikator memegang peranan penting dalam membantu masyarakat memilah informasi yang layak dipercaya. Di tengah banyaknya informasi yang tampak meyakinkan, tantangan utamanya bukan lagi sekadar mendapatkan informasi, melainkan menentukan mana yang benar. “Inilah mandat baru komunikator, yaitu membantu publik menavigasi kompleksitas informasi dengan menjadikan kebenaran lebih mudah diverifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menciptakan kondisi yang memungkinkan kepercayaan tumbuh,” jelas Elvera dalam keterangannya, Senin (21/9/2026).

Elvera menambahkan, kekhawatiran terhadap informasi palsu dan menyesatkan menjadi semakin serius karena dapat memengaruhi pengambilan keputusan masyarakat, baik dalam kehidupan sehari-hari, organisasi, maupun bisnis. Oleh karena itu, keberhasilan komunikasi tidak lagi cukup diukur dari seberapa luas atau cepat sebuah pesan tersebar.

“Reach, engagement, dan kecepatan distribusi tetap relevan, tetapi tidak lagi cukup. Komunikasi yang berdampak harus menghasilkan pemahaman, memperkuat kepercayaan, membantu publik mengambil keputusan yang lebih terinformasi, dan mendorong perubahan perilaku. Di situlah ukuran keberhasilan komunikasi perlu bergeser dari outputs menuju outcomes dan impact,” tegasnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menempatkan kepercayaan sebagai fondasi krusial dalam pengembangan AI di Indonesia. Ia menyatakan bahwa ekosistem AI nasional perlu dibangun berdasarkan tiga prinsip utama: inklusif, berdaya, dan berdaulat.

Kemampuan AI dalam menghasilkan misinformasi, disinformasi, dan deepfake yang semakin menyerupai realitas membuat batas antara informasi autentik dan manipulatif kian kabur. Kondisi ini menuntut peningkatan literasi digital yang lebih kuat serta tata kelola AI yang mampu menjaga keandalan teknologi dan informasi.

“Trust ini sangat penting karena merupakan faktor utama yang membuat publik mau masuk ke dalam satu layanan berbasis digital. Dari sisi komunikasi, hal mendasar dalam penggunaan AI adalah memastikan adanya information integrity, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan kredibel,” ujar Nezar.

Ia menjelaskan, dalam pelayanan publik, kesalahan sistem AI dapat berdampak langsung pada masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap layanan pemerintah. Oleh karena itu, penerapan AI harus disertai safeguards, pengujian, sandboxing, kepatuhan, dan evaluasi yang ketat untuk memastikan sistem yang digunakan publik andal dan dapat dipercaya.

Dari perspektif pengembangan AI nasional, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof Stella Christie, berpendapat bahwa Indonesia memiliki modal untuk mengambil posisi strategis. Kekuatan tersebut tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga kesiapan infrastruktur, kebijakan, dan talenta.

“Indonesia memiliki peluang yang besar, namun harus dengan strategi yang tepat. Jika kita memiliki infrastruktur, kebijakan, dan talenta, maka teknologi dan pembiayaan akan datang dengan sendirinya,” ujar Stella.

Adapun dari perspektif kepentingan publik, Anggota DPD RI dari Provinsi Bali, Ni Luh Djelantik, mengingatkan bahwa kemajuan teknologi pada akhirnya perlu dinilai dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Ia menekankan bahwa komunikasi publik tidak boleh berhenti pada narasi yang terdengar baik. Komunikasi harus hadir di tengah persoalan masyarakat, mendengarkan mereka, memperjuangkan kepentingan mereka, dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan.

“Teknologi boleh makin maju, tetapi manusianya tidak boleh tertinggal. Di situlah kepercayaan dibangun, yakni masyarakat melihat bahwa apa yang dikatakan sejalan dengan apa yang dilakukan,” ujar Ni Luh.

Pandangan ini menempatkan pendekatan human-centered communication sebagai bagian penting dari transformasi AI, agar kemajuan teknologi tidak memperlebar kesenjangan informasi maupun akses di masyarakat.

Di tingkat daerah, Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur dan Distinguished Advisor IABC Indonesia, melihat pemerintah provinsi memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat sekaligus menjalankan transformasi pelayanan publik.

Ia menjelaskan bahwa di tingkat provinsi, teknologi harus diterjemahkan menjadi pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. AI menawarkan peluang untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik, namun adopsinya harus berjalan seiring dengan transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang dapat dipahami masyarakat. “Transformasi digital akan memiliki makna apabila teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik,” ujar Emil.

Memasuki penyelenggaraan kelimanya, IABC Indonesia Conference and Awards konsisten mengangkat isu-isu yang berada di garis depan perubahan profesi komunikasi. Tahun ini, “Driving Communications Impact: Building Trust in the Age of AI” memperluas diskusi dari pemanfaatan AI menuju persoalan yang lebih mendasar, yaitu menjaga teknologi, komunikasi, dan kepemimpinan tetap tepercaya di mata publik.

Sebagai pionir dalam mendorong impact-driven communications, IABC Indonesia menempatkan komunikasi sebagai fungsi strategis yang menghubungkan perkembangan teknologi dengan kepentingan manusia dan masyarakat.

“Selama lima penyelenggaraan, IABC Indonesia secara konsisten membangun percakapan yang membentuk masa depan profesi komunikasi. Pesan tahun ini semakin jelas, bahwa keberhasilan komunikasi bukan ditentukan oleh seberapa banyak informasi yang kita produksi, tetapi oleh kemampuan membangun kepercayaan dan mengubahnya menjadi dampak yang berarti,” ungkap Elvera.