— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan target pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp 2.000 triliun. Langkah ini bertujuan untuk mendukung target proporsi kredit UMKM di perbankan yang diharapkan mencapai 25% pada tahun 2029.

Airlangga menjelaskan bahwa total kredit perbankan saat ini mencapai Rp 9.000 triliun, dengan data dari Kementerian UMKM menunjukkan pembiayaan yang sudah berjalan sekitar Rp 1.500 triliun. Ia menilai target 30% atau Rp 3.000 triliun terlalu tinggi untuk dicapai sekaligus. “Jadi, saya ingin sampaikan kita naik ke Rp 2.000 triliun,” ungkap Airlangga dalam UMKM Finance Summit 2026 di Hotel Bidakara pada Selasa (11/8/2026).

Kontribusi Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap total kredit diperkirakan berkisar antara Rp 370-400 triliun. Sisa pembiayaan diisi oleh kredit mikro dengan nominal di bawah Rp 500 juta. Airlangga melihat adanya kesenjangan antara investor skala menengah ke atas dan menengah ke bawah. “Supaya gap antara yang di capital market dan di non capital market juga lebih mendekat. Maka yang di tengah kita sering sebut hollow in the middle. Yang tengah yang kosong ini yang harus didorong untuk naik ke atas,” terangnya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menambahkan bahwa tren pembiayaan UMKM terus meningkat setiap tahun. Meskipun demikian, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional belum terasa signifikan. Hasil penelusuran menunjukkan banyak produk UMKM yang belum terserap pasar dengan baik.

“Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama, yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku,” tutur Maman. Ia mengaitkan persoalan ini dengan dominasi produk impor di pasar domestik yang membuat produk dalam negeri sulit bersaing.

“Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor yang mau nggak mau, di top-up pembiayaan seperti apapun, didorong akses pendidikan seperti apapun, tapi pada saat pasarnya nggak bisa kita sterilisasi, mereka akan mati dengan sendirinya,” ungkap Maman.

Pemerintah menekankan pentingnya keseimbangan antara produk dalam negeri dan produk impor. “Jadi kalau barang-barang yang memang bisa diproduksi, apalagi itu di sektor UMKM, itu juga harus diberikan perimbangan barang-barang impor ini,” jelasnya, dengan harapan produk lokal dapat bersaing secara adil di pasar domestik.