DailyFX.ID — JAKARTA – Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendesak terciptanya kesetaraan kesempatan atau level playing field bagi bank pembangunan daerah (BPD) dalam berbagai program dan transaksi yang melibatkan pemerintah. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat peran BPD sebagai regional development bank yang esensial bagi pembangunan ekonomi daerah dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Ketua Umum Asbanda, Agus Haryoto Widodo, menyampaikan hal ini saat seminar bertema Dukungan Pemerintah terhadap Penguatan Likuiditas BPD dalam Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional yang digelar di Bengkulu, Jumat (21/8/2026). Ia menegaskan bahwa BPD tidak mencari perlindungan dari persaingan. Sebaliknya, BPD menuntut kesempatan yang sama untuk menjadi bank penyalur maupun mitra pemerintah, asalkan memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan, dan manajemen risiko.

“Kami tidak meminta proteksi. Kami meminta level playing field. BPD harus siap berkompetisi melalui kualitas layanan, kapabilitas digital dan governance,” ujar Agus. Seminar tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro, jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta direktur utama dan direksi BPD se-Indonesia.

Hingga Juni 2026, total aset 27 BPD tercatat sekitar Rp1.043 triliun, dengan penyaluran kredit Rp673 triliun dan dana pihak ketiga Rp770 triliun. Agus menyatakan bahwa kondisi BPD secara fundamental sehat. Namun, pertumbuhan fungsi intermediasi di tengah tekanan sumber pendanaan perlu dicermati agar tidak meningkatkan cost of fund yang pada akhirnya membatasi kemampuan BPD menyediakan pembiayaan kompetitif.

“Likuiditas BPD bukan semata-mata persoalan neraca bank. Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah,” tegas Agus. Ia menjelaskan bahwa BPD memegang peran krusial dalam membiayai berbagai kebutuhan ekonomi daerah, meliputi UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga infrastruktur.

Asbanda menilai struktur likuiditas BPD memiliki karakteristik unik karena sangat terkait dengan siklus fiskal daerah, Transfer ke Daerah (TKD), APBD, serta berbagai transaksi dalam ekosistem pemerintah daerah. Oleh karena itu, perubahan desain fiskal maupun mekanisme penyaluran dana pemerintah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan ekosistem keuangan daerah.

“Efisiensi kebijakan tetap penting. Namun kita juga perlu menjaga keseimbangan antara central efficiency dan regional financial resilience, sehingga aktivitas ekonomi dan likuiditas tetap dapat memberikan multiplier yang optimal bagi daerah,” kata Agus.

Asbanda mendorong agar kebijakan penempatan dana pemerintah pada BPD lebih diarahkan untuk memperkuat intermediasi sektor produktif. Penempatan dana tersebut dapat dikaitkan dengan pembiayaan sektor prioritas seperti UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur daerah.

“Dana pemerintah jangan berhenti menjadi likuiditas. Kita perlu mendorongnya menjadi multiplier bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Agus. Asbanda juga menekankan pentingnya perspektif regional development impact dalam penyusunan kebijakan nasional, mengingat BPD memiliki karakter dan fungsi yang berbeda dari bank komersial pada umumnya.

Agus menekankan bahwa penguatan BPD bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan regulator. Asbanda dan seluruh BPD memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan daya saing melalui kolaborasi antar-BPD dalam pengelolaan likuiditas, pasar uang, repo, treasury, dan sindikasi pembiayaan. Selain itu, BPD harus mempercepat transformasi digital, memperkuat cybersecurity, governance, dan risk management, serta meningkatkan porsi CASA dari masyarakat dan dunia usaha.

“Kami tidak ingin BPD dilindungi dari kompetisi. Kami ingin BPD diperkuat agar mampu berkompetisi,” tegas Agus. Dengan aset lebih dari Rp1.000 triliun dan jangkauan di seluruh wilayah Indonesia, Asbanda mendorong BPD untuk bertransformasi menjadi regional development bank yang lebih sehat, digital, dan kompetitif.

“Sistem keuangan nasional yang kuat tidak mungkin hanya dibangun dari pusat. Dia membutuhkan akar yang kuat di seluruh daerah, dan BPD adalah salah satu akar tersebut. Ketika BPD makin kuat, yang memperoleh manfaat bukan hanya BPD, tetapi daerah dan pada akhirnya Indonesia,” pungkas Agus.