DailyFX.ID — JAKARTA – Danantara Indonesia menjalin kerja sama dengan Thales, perusahaan teknologi asal Prancis, untuk menjajaki pengembangan teknologi strategis di Indonesia. Kolaborasi ini akan mencakup area kecerdasan buatan (AI), sistem pertahanan, teknologi digital, serta keamanan siber.

Kesepakatan ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang menjadi landasan awal untuk mengeksplorasi berbagai peluang investasi di sektor teknologi strategis. Kedua perusahaan akan mengkaji potensi investasi di berbagai bidang, mulai dari manufaktur teknologi pertahanan, fasilitas pemeliharaan dan layanan, sistem keamanan bandara, pengembangan aplikasi AI, pusat operasi keamanan siber, hingga teknologi pasca-kuantum.

Kemitraan ini diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam ekosistem Danantara Indonesia yang bergerak di sektor-sektor terkait. Managing Director Strategic Technology Initiatives, CTO Office, Danantara Indonesia, Ricardo Irwan Rei, menyatakan keyakinannya terhadap peluang Indonesia dalam mengakselerasi pengembangan industri strategis berbasis teknologi.

“Sebagai investor jangka panjang, Danantara Indonesia meyakini bahwa investasi pada teknologi maju, kapabilitas digital, keamanan siber, dan infrastruktur kritikal akan membantu mempercepat transfer teknologi, menciptakan lapangan kerja berkeahlian tinggi, memperkuat kemampuan industri dalam negeri, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan berkualitas,” ujar Ricardo dalam keterangan pers pada Jumat (25/9/2026).

Senada, Senior Vice-President Asia and Latin America Thales Group, Guy Bonassi, mengungkapkan antusiasme perusahaannya untuk bekerja sama dengan Danantara di sektor-sektor mutakhir dan strategis seperti AI dan pertahanan. Pengalaman Thales yang hampir 50 tahun di Indonesia dinilai dapat mendukung pengembangan teknologi yang berkaitan dengan kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional.

MoU ini masih bersifat kerangka kerja awal. Setiap rencana investasi spesifik yang akan dijalankan akan melalui proses evaluasi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan tata kelola yang berlaku dan memerlukan perjanjian definitif antara kedua belah pihak.