DailyFX.ID — JAKARTA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pemerintah untuk mempercepat pemerataan konektivitas internet di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, pemerataan ini tidak cukup hanya memastikan masyarakat terhubung, melainkan juga harus diiringi dengan kualitas layanan yang andal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menyampaikan hal tersebut saat kunjungan kerja spesifik bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di Surabaya, Jawa Timur. Ia menekankan bahwa pemerataan konektivitas harus berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, dengan prioritas percepatan di wilayah 3T.

Syamsu Rizal menyoroti bahwa masih terdapat sekitar 10.000 desa yang belum terlayani internet, menandakan pemerataan akses informasi melalui internet belum sepenuhnya tercapai. Ia juga menilai penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kualitas layanan yang tersedia. Penyediaan akses internet tidak hanya mengejar cakupan, tetapi juga harus memastikan layanan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan bersaing dengan operator lain.

Kualitas layanan menjadi semakin krusial dalam situasi darurat seperti bencana. Syamsu Rizal mencontohkan pengalaman penanganan konektivitas di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Mentawai yang menunjukkan keterbatasan layanan pemerintah dibandingkan produk operator komersial. “Kalau kita membandingkan apple to apple dengan yang lainnya, kita sangat ketinggalan, apalagi dalam keadaan bencana,” ungkapnya.

Target 2029 Membutuhkan Perencanaan Matang

Syamsu Rizal mengingatkan bahwa target konektivitas mendekati 100% pada tahun 2029 memerlukan perencanaan yang rasional dan skenario cadangan. Tanpa skenario tersebut, pengoperasian Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-2 belum tentu menjamin pemerataan maupun kualitas layanan.

“Kalau seperti sekarang ini kita enggak bisa optimis karena optimis itu kan harus berbasis rasional. Kalau SATRIA-2 yang kita tunggu untuk dioperasikan, itu pun juga sama sekali belum menjamin,” jelasnya. Oleh karena itu, ia mendorong langkah yang lebih cepat dan menyeluruh untuk mengatasi kesenjangan konektivitas, terutama di wilayah 3T.

Investasi besar untuk infrastruktur digital harus diikuti kemampuan memberikan layanan yang andal. Komisi I DPR RI berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan dukungan optimal agar target konektivitas tercapai pada 2029. “Target kita untuk 2029 semuanya konektivitas itu mendekati 100% itu hampir tidak mungkin kalau kita tidak melakukan langkah-langkah yang radikal sehingga kami, dalam konteks di DPR, bisa memberikan dukungan yang optimal supaya percepatan ini bisa kita lakukan dan masyarakat bisa mendapatkan layanan yang terbaik bagi masyarakat,” tegas Syamsu.

Perlu Agenda Prioritas dan Koordinasi Luas

Ketua Bidang Kelembagaan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Elly Noor, mendukung upaya pemerintah untuk menghilangkan silo atau kebiasaan bekerja terisolasi dalam menghadirkan konektivitas digital berkualitas. Koordinasi yang telah terbangun antara industri dan instansi pemerintah harus dieksekusi dalam agenda prioritas yang lebih besar.

“Koordinasi itu penting, tapi langkah-langkah apa yang perlu disiapkan setelahnya juga (penting). Jadi perlu ada sebuah prioritas, langkah-langkah yang perlu disiapkan (setelah koordinasi). Itu yang kami rasakan di lapangan,” kata Elly.

APJII, sebagai asosiasi penyedia jasa internet, selalu terbuka berkoordinasi dengan pemerintah, termasuk Kemkomdigi, untuk mendukung visi transformasi digital. Namun, koordinasi dengan satu lembaga saja tidak cukup. Diperlukan koordinasi yang lebih luas dengan pemerintah daerah yang memiliki kebijakan berbeda-beda antar wilayah.

Elly berpendapat bahwa kualitas internet yang baik akan memengaruhi bagaimana internet dikirimkan ke masyarakat. Masalah jaringan bukan hanya masalah penyedia jasa internet, tetapi masalah bersama yang membutuhkan koordinasi antara kementerian, lembaga, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Peningkatan kualitas internet yang didapat masyarakat penting agar konektivitas digital memberikan dampak positif maksimal bagi perekonomian negara.

“Jadi bukan hanya tersambung tapi tidak mendapatkan manfaat. Itu jangan sampai terjadi. Ketersambungan harus diikuti dengan kualitas yang bagus, harga terjangkau, dan membawa manfaat bagi kita semua,” ucap Elly.