DailyFX.ID — JAKARTA – Ekonom memberikan peringatan kepada Destry Damayanti agar senantiasa menjaga independensi Bank Indonesia (BI) apabila dirinya ditetapkan sebagai Gubernur BI. Independensi tersebut dinilai krusial agar kebijakan moneter tidak terpengaruh oleh kepentingan fiskal atau target politik jangka pendek.

Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menyatakan bahwa pengalaman Destry di jajaran pimpinan BI memberinya kapasitas untuk memastikan kelancaran transisi kepemimpinan. Rekam jejaknya juga dinilai dapat menjaga kepercayaan investor dan kredibilitas bank sentral tanpa menimbulkan gejolak.

Namun, Rahma menekankan pentingnya Destry untuk tetap teguh mempertahankan independensi BI dalam menjalankan kebijakan perekonomian. “Destry harus kukuh untuk terus mempertahankan independensi bank sentral. Jangan mau disetir pemerintah, apalagi ditekan untuk mencetak uang,” ujar Rahma pada Senin (10/8/2026).

Saat ini, Destry menjabat sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI, mengisi posisi yang ditinggalkan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri pada 25 Juli 2026. Sebelumnya, Destry telah mengabdi sebagai Deputi Gubernur Senior BI selama periode 2019-2024 dan kembali menjabat untuk periode 2024 hingga sekarang.

Sementara itu, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menambahkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu menguji kemampuan Destry dalam menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, mengelola biaya surat berharga BI, serta mencegah dominasi kebijakan fiskal dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

“Pengalaman panjang di bank sentral merupakan modal penting, tetapi independensi baru terbukti ketika gubernur berani menolak tekanan kebijakan yang bertentangan dengan stabilitas moneter,” ungkap Syafruddin. Ia menilai tantangan utama Destry akan datang dari tuntutan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% di tengah rentannya rupiah, defisit neraca pembayaran, dan menyempitnya ruang fiskal.

Syafruddin berpendapat bahwa BI tidak dapat menggantikan reformasi industri, investasi, pendidikan, dan produktivitas hanya melalui penurunan suku bunga atau ekspansi likuiditas. Menurutnya, pelonggaran kebijakan yang dipaksakan berisiko memicu arus modal keluar, pelemahan rupiah, dan inflasi impor. Sebaliknya, pengetatan yang terlalu lama dapat menghambat investasi dan kredit produktif.

Oleh karena itu, Destry dinilai perlu menjaga hierarki mandat yang jelas, dengan stabilitas rupiah dan harga sebagai pondasi. Dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi sebaiknya dilakukan melalui kebijakan makroprudensial yang terukur. “Kredibilitasnya akan ditentukan oleh keputusan berbasis data, transparansi komunikasi, dan kemampuannya menjaga jarak profesional dari kepentingan fiskal serta target politik jangka pendek,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyoroti bahwa tantangan bagi Gubernur BI berikutnya akan berbeda secara signifikan dibandingkan saat kerangka “inflation targeting” pertama kali dibangun lebih dari dua dekade lalu.

Fakhrul menjelaskan bahwa bank sentral kini memasuki era baru yang ditandai oleh perubahan teknologi, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), digitalisasi, fragmentasi perdagangan global, perubahan rantai pasok, transisi energi, perubahan demografi, serta meningkatnya ketidakpastian geopolitik.

“Dunia yang akan dihadapi Gubernur BI berikutnya bukan lagi dunia ketika inflasi dan suku bunga menjadi satu-satunya variabel utama yang menentukan arah ekonomi. Kita sedang memasuki periode ketika AI mengubah produktivitas, digitalisasi mengubah sistem pembayaran, deglobalisasi mengubah rantai pasok, dan geopolitik mengubah arah arus modal global,” ungkap Fakhrul.

Ia menambahkan bahwa perkembangan tersebut memperluas cakupan tantangan bagi bank sentral. Perubahan yang terjadi saat ini bukan sekadar fluktuasi siklus ekonomi, melainkan pergeseran struktur ekonomi dunia. “Oleh karena itu, bank sentral harus mampu membaca perubahan jangka panjang, bukan hanya mengelola fluktuasi jangka pendek,” pungkasnya.