DailyFX.ID — Target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan sebesar 5,8% hingga 6,5% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dinilai terlalu optimistis oleh sejumlah ekonom. Khususnya, batas atas 6,5% dianggap sulit dicapai karena memerlukan akselerasi pertumbuhan lebih dari satu poin persentase dalam setahun. Hal ini terjadi di tengah prospek ekonomi global yang masih terbatas.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% masih dianggap menantang, namun relatif masuk akal. Sementara itu, target 6,5% membutuhkan lompatan pertumbuhan yang signifikan.

“Kalau kita lihat target pertumbuhan 5,8% sampai 6,5%, rentangnya terlalu lebar dan batas atasnya sulit dijadikan target kerja yang realistis. Untuk sampai ke 6,5% di 2027 kita butuh lompatan lebih dari satu poin persen dalam setahun,” kata Yusuf saat dihubungi, Rabu (12/8/2026).

Yusuf menjelaskan, secara historis lonjakan pertumbuhan sebesar itu biasanya terjadi ketika terdapat fenomena windfall komoditas atau ketika basis pertumbuhan sangat rendah. Kondisi ekonomi global saat ini belum memberikan dukungan yang cukup kuat untuk mencapai target tersebut.

International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan ekonomi dunia tumbuh sekitar 3%, sementara negara berkembang diprediksi berada di kisaran 3,5%. Dengan kondisi tersebut, Yusuf menilai target pertumbuhan 5,8% masih menantang namun realistis. Namun, target 6,5% lebih terasa sebagai pesan politik dibandingkan proyeksi teknokratis.

“Saya melihat 5,8% masih menantang tapi masuk akal. Angka 6,5% lebih terdengar sebagai pesan politik daripada proyeksi teknokratis,” tuturnya.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada 2027, Yusuf menyarankan pemerintah untuk mendorong investasi swasta, khususnya yang berorientasi ekspor dan padat karya. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, seperti yang terjadi selama ini.

Kondisi konsumsi rumah tangga terpantau stagnan pada triwulan II-2026. Meskipun ekspor menunjukkan pertumbuhan, peningkatan impor yang lebih tinggi menyebabkan kontribusi neto perdagangan justru menekan pertumbuhan ekonomi.

Selain target pertumbuhan ekonomi, Yusuf juga menyoroti target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 yang disepakati pemerintah dan DPR pada kisaran 1,8%-2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, target tersebut terlihat prudent, namun cukup menantang jika dibandingkan dengan kondisi fiskal tahun ini. Pemerintah memproyeksikan defisit APBN 2026 melebar menjadi 2,85% dari target awal 2,68%.

Tekanan fiskal ini antara lain berasal dari meningkatnya beban subsidi dan kompensasi. Oleh karena itu, untuk membawa defisit kembali di bawah 2,4% pada 2027 sekaligus membiayai berbagai program prioritas, pemerintah perlu mengandalkan peningkatan penerimaan atau efisiensi belanja yang signifikan.

Yusuf menilai pertumbuhan penerimaan pajak yang cukup tinggi pada semester I-2026 menjadi sinyal positif. Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut belum tentu dapat terulang dengan tingkat yang sama pada tahun depan.

Sementara itu, asumsi harga minyak Indonesia (ICP) 2027 dalam rentang US$ 70-US$ 95 per barel juga dinilai perlu mendapat perhatian. Yusuf menilai rentang asumsi yang cukup lebar tersebut menunjukkan tingginya ketidakpastian pasar minyak global. Setiap kenaikan harga minyak US$ 1 per barel disebut dapat menambah defisit sekitar Rp 6,8 triliun.

Dengan demikian, selisih US$ 25 antara batas bawah dan batas atas asumsi ICP berpotensi menghasilkan perbedaan beban fiskal yang sangat besar. Situasi ini diperparah dengan harga Brent yang bertahan di sekitar US$ 85 per barel pada Juli 2026 dan ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah.

“Perencanaan sebaiknya diletakkan di kisaran 85 sampai 90 dolar, bukan di batas bawah,” ujar Yusuf.

Ia menambahkan, dengan kondisi geopolitik yang masih berisiko, pemerintah perlu menyiapkan sejumlah skenario apabila harga minyak bergerak jauh dari asumsi APBN. Yusuf menyarankan penyesuaian belanja nonprioritas, pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara terukur, serta reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

“Pemerintah wajib menyiapkan skenario berlapis, termasuk automatic adjustment pada belanja nonprioritas, pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih secara terukur, serta reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Tanpa itu, setiap guncangan eksternal akan langsung dibayar dengan pemotongan belanja produktif di tengah tahun,” kata dia.

Secara keseluruhan, Yusuf menilai asumsi makro RAPBN 2027 cenderung optimistis, terutama pada target pertumbuhan ekonomi. Meski begitu, pemerintah perlu memastikan target pertumbuhan tersebut didukung oleh asumsi fiskal dan kondisi eksternal yang realistis agar pelaksanaan APBN tidak menghadapi tekanan besar di tengah tahun.