— Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) secara resmi meluncurkan Grand Strategy Plan (GSP) industri mebel dan kerajinan Indonesia. Dokumen ini dirancang sebagai peta jalan pengembangan industri nasional yang bertujuan untuk memperkuat daya saing, memperluas pasar ekspor, serta meningkatkan nilai tambah produk-produk dalam negeri.

Peluncuran GSP merupakan salah satu keputusan strategis yang dihasilkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 Himki yang diselenggarakan di Bali pada Selasa, 15 September 2026. GSP disusun melalui kolaborasi erat antara Himki dengan berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Ekonomi Kreatif, serta melibatkan Pemerintah Provinsi Bali dan seluruh pemangku kepentingan industri.

Ketua Umum Himki, Abdul Sobur, menjelaskan bahwa GSP akan menjadi acuan bersama untuk memperkuat pasar domestik, meningkatkan volume ekspor, dan mendorong pengembangan desain serta inovasi. Selain itu, peta jalan ini juga mencakup upaya pembangunan sumber daya manusia yang unggul, perluasan akses terhadap bahan baku yang berkelanjutan, serta penguatan posisi Indonesia dalam rantai nilai industri mebel dan kerajinan global.

“Industri mebel dan kerajinan memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional. Industri ini tidak hanya menghasilkan devisa dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga membawa identitas budaya serta kreativitas Indonesia ke pasar internasional,” ujar Abdul Sobur dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Melalui peta jalan ini, Himki berupaya mendorong terciptanya orkestrasi kebijakan yang sinergis antara pemerintah, industri, pelaku usaha, desainer, perajin, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, penyelenggara pameran, hingga mitra internasional. Langkah ini dinilai krusial agar Indonesia dapat bertransformasi dari sekadar pemasok bahan baku atau produk manufaktur menjadi pusat desain, produksi, dan perdagangan mebel serta kerajinan bernilai tambah tinggi.

Abdul Sobur menekankan bahwa pencapaian target besar industri tidak dapat dilakukan oleh Himki sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi nyata dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan seluruh ekosistem industri. “GSP harus menjadi dokumen hidup yang diterjemahkan ke dalam program, target, penanggung jawab, serta ukuran keberhasilan yang jelas,” tegasnya.

Selain peluncuran GSP, agenda Munas ke-4 Himki juga mencakup pengesahan amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), penetapan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO), serta penyelesaian proses suksesi kepemimpinan organisasi.

GBHO Himki menetapkan sejumlah prioritas utama, antara lain konsolidasi organisasi dan penguatan dewan pengurus daerah, peningkatan layanan kepada anggota, pengembangan pasar ekspor dan domestik, advokasi regulasi yang mendukung daya saing industri, penguatan desain dan inovasi, pengembangan sumber daya manusia, serta perluasan kerja sama nasional dan internasional.

Dalam agenda suksesi kepemimpinan, sembilan anggota formatur yang dipilih secara demokratis oleh peserta Munas kembali memberikan amanah kepada Abdul Sobur untuk memimpin Himki. Keputusan ini diambil melalui musyawarah mufakat dan disaksikan oleh sekitar 120 peserta Munas yang terdiri dari pengurus pusat, pengurus daerah, anggota, serta pemangku kepentingan industri dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dengan peluncuran GSP dan berbagai keputusan strategis lainnya, Himki menargetkan industri mebel dan kerajinan nasional mampu meningkatkan daya saingnya di tengah tantangan perdagangan global yang dinamis, sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.