DailyFX.ID — Kenaikan imbal hasil (yield) US Treasury tenor 10 tahun yang menembus 5% dan nilai tukar rupiah yang stabil di kisaran Rp 17.700 per dolar AS mendorong investor untuk menuntut imbal hasil lebih tinggi pada lelang Surat Utang Negara (SUN) pekan depan. Pemerintah berpotensi harus menawarkan yield yang lebih menarik untuk menjaga tingginya permintaan.

Meskipun lelang SUN pemerintah diperkirakan tetap berjalan tertib, investor kini menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap harga. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan bahwa tekanan utama berasal dari yield US Treasury 10 tahun yang mencapai sekitar 5% dan pelemahan rupiah. Kondisi ini meningkatkan tuntutan investor akan premi atau kompensasi yield yang lebih besar saat membeli SUN di pasar primer.

“Menurut saya, lelang SUN berikutnya masih cukup tertib, tetapi investor sekarang jauh lebih sensitif terhadap harga. Yield Treasury AS 10 tahun yang berada di sekitar 5% dan rupiah di kisaran Rp 17.730 sampai Rp 17.758 per dolar AS membuat investor meminta kompensasi yield yang lebih menarik,” ujar Yusuf kepada Investor Daily, Minggu (20/9/2026).

Tekanan dari pasar global memang terasa meningkat. Pada 14 September 2026, yield UST 10 tahun sempat menyentuh level 5,01%, yang menjadi perhatian investor global. Reuters mencatat kenaikan ini dipengaruhi oleh ekspektasi suku bunga AS yang tetap tinggi, tekanan inflasi akibat kenaikan harga minyak, serta kekhawatiran terhadap kondisi fiskal AS.

Pada 16 September, Federal Reserve juga menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%-4%. Proyeksi mayoritas pejabat The Fed mengindikasikan kemungkinan kenaikan lanjutan tahun ini, sehingga tekanan terhadap yield obligasi global belum mereda sepenuhnya.

Dampak dari kondisi ini terlihat pada proyeksi yield lelang. Di pasar sekunder, yield SUN tenor lima tahun berada di kisaran 7,02%, sementara tenor 10 tahun sekitar 7,17%. Mempertimbangkan kondisi pasar, yield pada lelang primer diperkirakan sedikit lebih tinggi. Untuk tenor lima tahun, yield lelang diprediksi berada di rentang 7,05%-7,20%. Sementara itu, yield SUN tenor 10 tahun diperkirakan mencapai 7,20%-7,40%. Level 7,40% menjadi titik penting yang perlu dicermati investor pada tenor 10 tahun jika tekanan eksternal terus berlanjut.

Meskipun demikian, permintaan pada lelang sebelumnya masih cukup besar. Pada lelang SUN 1 September 2026, total penawaran yang masuk mencapai Rp 65,97 triliun. Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyebutkan pemerintah melelang sembilan seri SUN dalam lelang tersebut.

Sementara itu, pada lelang 15 September 2026, total penawaran yang masuk tercatat sekitar Rp 60,96 triliun. Dalam rencana lelang tersebut, pemerintah menetapkan target indikatif Rp 32 triliun dengan target maksimal 150% dari target indikatif. Pemerintah juga melelang sembilan seri, mulai dari surat perbendaharaan negara (SPN) hingga SUN dengan tenor panjang.

Permintaan investor domestik menunjukkan daya tahan yang kuat. Namun, besarnya penawaran yang masuk tidak serta-merta memungkinkan pemerintah menetapkan yield pada level rendah. “Likuiditasnya masih ada, tetapi pemerintah tidak bisa mengharapkan permintaan besar dengan yield yang terlalu rendah,” jelas Yusuf.

Dari sisi permintaan, penawaran di atas Rp 60 triliun masih terbuka, dengan peluang diperkirakan berada di kisaran 50%-60%. Namun, kondisi ini dapat berubah jika tekanan eksternal semakin kuat, terutama jika rupiah mendekati level Rp 18.000 per dolar AS atau yield UST 10 tahun bertahan di atas 5%. Dalam skenario tersebut, penawaran yang masuk diperkirakan lebih realistis berada di kisaran Rp 50 triliun hingga Rp 62 triliun.

“Faktor penentunya bukan hanya Treasury, tetapi kombinasi rupiah, likuiditas domestik, dan strategi pemerintah dalam menentukan volume serta yield penerbitan,” tuturnya. Pemerintah memiliki ruang untuk menyerap SUN sesuai target lelang, namun strategi penerbitan perlu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan biaya dana yang harus ditanggung. “Pemerintah masih punya ruang untuk menyerap sesuai target, tetapi perlu menjaga harga agar investor institusi tetap nyaman masuk,” ujarnya.