DailyFX.ID — Pemerintah Irak mengusulkan pembentukan dewan keamanan bersama yang melibatkan Iran dan Arab Saudi. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi “krisis kepercayaan” yang telah lama membebani hubungan kedua negara, yang merupakan kekuatan utama di Timur Tengah.

Usulan strategis ini disampaikan oleh Penasihat Keamanan Nasional Perdana Menteri Irak, Qasim al-Araji, dalam sebuah wawancara dengan televisi pemerintah Iraqiya TV. “Masalah utama yang mengganjal hubungan kedua negara ini adalah krisis kepercayaan,” ujar Al-Araji pada Senin, 24 Agustus 2026.

Al-Araji mengonfirmasi bahwa draf usulan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada pihak Iran dan Arab Saudi. Namun, mekanisme operasional dewan keamanan bersama tersebut belum dirinci lebih lanjut, dan hingga kini belum ada tanggapan resmi dari kedua negara.

Penataan Kendali Senjata dan Stabilitas Internal Irak

Dalam kesempatan yang sama, Al-Araji menegaskan komitmen politik dalam negeri Irak untuk menempatkan seluruh kepemilikan senjata di bawah kendali tunggal negara. Keputusan ini dianggap sebagai langkah strategis mutlak demi menjaga kedaulatan nasional.

“Keputusan mengenai opsi perang dan perdamaian sepenuhnya berada di tangan negara Irak,” tegasnya. Pernyataan ini didasari oleh pembentukan komite khusus penertiban senjata oleh militer Irak pada 3 Juni 2026. Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan keamanan dan stabilitas politik dalam negeri yang selama ini dibayangi oleh keberadaan berbagai kelompok bersenjata, termasuk yang beroperasi di dalam dan luar jaringan Pasukan Mobilisasi Populer (Popular Mobilization Forces/PMF).

Dinamika Eskalasi Regional dan Ancaman Drone

Inisiatif pembentukan dewan keamanan bersama ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Beberapa hari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan telah melakukan diskusi intensif mengenai situasi regional. Kedua pihak sepakat akan pentingnya menahan diri dan menempuh jalur damai dalam menyelesaikan perselisihan.

Tantangan stabilitas ini semakin nyata setelah insiden pada 27 Juli 2026, ketika otoritas Arab Saudi melaporkan berhasil mencegat dan merontokkan sejumlah drone yang diluncurkan dari wilayah Irak. Serangan drone tersebut dilaporkan menargetkan fasilitas minyak vital di Provinsi Timur dan wilayah ibu kota Riyadh.

Arab Saudi menuding kelompok milisi yang berafiliasi dengan Iran sebagai pelaku di balik serangan tersebut, serta menegaskan haknya untuk melakukan tindakan balasan. Menanggapi klaim ini, Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi telah memerintahkan jajaran intelijen dan keamanan untuk mengusut tuntas informasi mengenai peluncuran drone dari wilayahnya.

Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Iran dan Arab Saudi, Irak secara historis seringkali berada di posisi sulit di tengah rivalitas geopolitik dan sektarian kedua kekuatan besar Timur Tengah tersebut. Pasca-perubahan peta politik di Baghdad, wilayah Irak kerap menjadi arena kontestasi pengaruh, baik melalui jalur diplomasi maupun perpanjangan tangan (proxy) militer.

Usulan penataan keamanan kawasan ini mencerminkan ambisi diplomasi Irak untuk mentransformasi posisinya, dari yang semula medan pertempuran pengaruh menjadi mediator perdamaian (bridge builder). Penertiban milisi domestik dan pembentukan wadah dialog keamanan bersama dipandang sebagai langkah krusial bagi Irak untuk mencegah wilayahnya dijadikan pangkalan serangan terselubung yang dapat memicu konflik regional secara terbuka.