DailyFX.ID — Amerika Serikat bersiap melancarkan serangan finansial terbesar yang pernah ada terhadap Iran. Langkah ini dibarengi dengan ancaman pemerintah Iran untuk menyita kapal-kapal asing yang melanggar aturan transit di Selat Hormuz. Eskalasi baru ini semakin membayangi ketegangan di Timur Tengah setelah kedua negara melewati tenggat waktu gencatan senjata 60 hari tanpa mencapai kesepakatan damai.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan rencana tersebut melalui unggahan di media sosial X. Ia menyebut tindakan tegas ini sebagai “D-Day ekonomi” yang dirancang sebagai tahapan akhir untuk memperketat isolasi terhadap ekonomi Iran. Sanksi baru ini akan melengkapi sanksi berat yang telah diterapkan Washington pada sektor perbankan, energi, penerbangan, hingga kripto Iran. Pemerintah AS mengklaim ekonomi Iran saat ini berada dalam kondisi terpuruk, ditandai hiperinflasi dan anjloknya nilai mata uang lokal.

Bessent juga memberikan peringatan keras kepada pihak ketiga. “Negara mana pun yang menjadi urat nadi keuangan bagi rezim yang sedang sekarat ini harus bersiap untuk ikut terisolasi,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa sanksi sekunder akan dijatuhkan kepada negara atau entitas asing yang masih berbisnis dengan Iran.

Iran Peringatkan Negara Tetangga dan Perketat Selat Hormuz

Merespons ancaman Washington, Iran memperingatkan negara-negara tetangga di kawasan Teluk agar tidak mendukung langkah ekonomi AS. Iran juga makin memperketat pengawasannya di Selat Hormuz, jalur laut vital yang melayani seperlima lalu lintas minyak dunia sebelum konflik pecah.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaei menegaskan akan menargetkan kepentingan negara-negara tetangga penghasil minyak jika mereka membantu AS menekan Iran. “Negara mana pun yang bermitra dalam menciptakan pembatasan ekonomi terhadap kami akan kami anggap sebagai musuh,” ujar Rezaei dalam wawancara dengan stasiun televisi resmi Iran.

Otoritas Selat Persia Iran (Persian Gulf Strait Authority/PGSA) juga memperingatkan bahwa kapal-kapal yang melanggar aturan transit di Selat Hormuz berisiko dikenai denda, penahanan, hingga penyitaan. Selain itu, parlemen Iran tengah menggodok rancangan undang-undang yang mewajibkan kapal-kapal melintas untuk membayar biaya layanan navigasi kepada Tehran.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyepelakan ancaman sanksi baru AS tersebut dan menyebutnya sebagai upaya putus asa yang bakal gagal.

Respons Pasar Minyak dan Gejolak Jalur Pelayaran

Di tengah ancaman eskalasi konflik, pergerakan harga minyak mentah pada perdagangan kawasan Asia justru menunjukkan penurunan tipis. Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) terkoreksi sekitar 1,3% ke posisi US$ 85,93 per barel, sedangkan minyak mentah Brent turun 1,3% menjadi US$ 93,22 per barel.

Dari sektor keamanan maritim, badan UK Maritime Trade Operations (UKMTO) melaporkan belum ada serangan terkonfirmasi di Selat Hormuz dalam 48 jam terakhir. Namun, lembaga tersebut mengimbau semua kapal tetap waspada terhadap potensi bahaya ranjau laut yang belum terdeteksi di sepanjang koridor pelayaran.

Sebagai upaya meredakan ketegangan, Menteri Luar Negeri Oman Sayyid Badr Albusaidi dijadwalkan melawat ke Teheran untuk menggelar pertemuan bilateral dengan Abbas Araghchi guna membahas stabilitas di Selat Hormuz.

Ketegangan antara AS dan Iran telah berlangsung selama bertahun-tahun, dipicu oleh perselisihan program nuklir Iran dan dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah. Menyusul berakhirnya masa tenggang gencatan senjata 60 hari tanpa titik temu, krisis maritim dan ekonomi kembali memuncak. Selat Hormuz, jalur sempit di antara Teluk Persia dan Teluk Oman, merupakan titik sumbatan (chokepoint) energi terpenting di dunia. Terganggunya arus lalu lintas kapal tanker di selat ini berpotensi mengganggu rantai pasok energi global dan memicu lonjakan harga minyak secara mendadak. Langkah AS yang memperketat sanksi finansial serta ancaman tindakan balasan maritim dari Iran menandai babak baru pengetatan tekanan ekonomi (maximum pressure) yang berisiko memperluas ketidakstabilan di kawasan Teluk.