DailyFX.ID — Pemerintah Iran melontarkan kecaman keras terhadap rencana Amerika Serikat (AS) yang akan memberlakukan sanksi ekonomi baru dengan tingkat ketat yang lebih tinggi. Otoritas Iran menilai langkah tersebut telah melampaui perang ekonomi biasa dan merupakan bentuk pemaksaan kekuasaan yang melanggar kedaulatan negara-negara independen.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menegaskan bahwa deklarasi sanksi tersebut mengancam tatanan internasional. “Pernyataan sanksi ekonomi baru AS terhadap Iran merupakan penegakan kedaulatan ekstrateritorial atas setiap Negara Anggota PBB yang independen,” tulis Baqaei melalui akun X resminya, seperti dikutip dari CNBC Internasional, Sabtu (22/8/2026).

Rencana sanksi baru ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Wakil Presiden JD Vance. Strategi AS mencakup beberapa poin utama, yaitu menciptakan isolasi ekonomi terkoordinasi paling ketat dalam sejarah untuk melumpuhkan ekonomi Iran, memberikan ultimatum tegas kepada negara-negara sekutu untuk memilih pihak, menekankan opsi penekanan ekonomi ekstrem sebagai alternatif operasi militer berskala besar, serta mengancam negara ketiga yang membantu Teheran menghindari sanksi dengan hukuman finansial berat.

Di tengah ketegangan ini, situasi di Selat Hormuz dilaporkan masih memprihatinkan. Lalu lintas pelayaran komersial di jalur vital energi dunia tersebut dilaporkan anjlok drastis sejak konflik pecah pada 28 Februari 2026. Data dari firma intelijen perdagangan Kpler mencatat hanya terjadi sedikit pergerakan kapal dalam beberapa hari terakhir.

Kondisi ini memicu kenaikan harga minyak global lebih dari 5% dalam sepekan. Minyak mentah jenis Brent ditutup pada level US$ 94,39 per barel dan WTI menguat ke level US$ 87,06 per barel. Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan keinginannya agar perang segera berakhir dari posisi Iran yang kuat, merujuk pada nota kesepahaman (MoU) pada 17 Juni 2026 yang memberi kewenangan Iran mengelola Selat Hormuz bersama Oman dan negara Teluk lainnya.

Namun, para analis meragukan efektivitas sanksi baru ini. Iran dinilai sudah terbiasa hidup di bawah sanksi berat dan berpotensi mendapat dukungan dari mitra utamanya seperti China dan Rusia. Eskalasi ketegangan antara AS dan Iran bersumber dari perselisihan menahun terkait program nuklir Iran dan perebutan pengaruh geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Hubungan kedua negara memburuk signifikan sejak AS melancarkan operasi militer pada akhir Februari 2026, yang berlanjut pada gangguan jalur pelayaran vital di Selat Hormuz. Selat ini merupakan titik terpenting distribusi minyak dunia, sehingga setiap friksi politik dan sanksi ekonomi di wilayah tersebut berdampak langsung pada guncangan harga energi serta ketidakstabilan ekonomi global.