— JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu percepatan penanganan banjir di wilayah Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Fokus utama saat ini adalah penyelesaian infrastruktur pengendalian banjir pada Saluran Pembuang Cidawolong dan Kedunghurang, serta persiapan pembangunan tanggul Sungai Cibeet. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengurangi risiko dan dampak banjir yang telah lama melanda Karangligar.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Wakil Ketua DPR RI/KORINBANG Saan Mustopa di Karawang. “Penanganan banjir di Karawang yang kami janjikan sesuai komitmen sebelumnya sudah berjalan,” ujar Triono dalam keterangan rilisnya.

Penanganan banjir Karangligar ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Saan Mustopa pada akhir 2025. Sejumlah pekerjaan yang kala itu dikomitmenkan kini terus dikebut dengan target memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan genangan di wilayah tersebut.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Arnold A. P. Ritiauw, menjelaskan bahwa pembangunan pengendalian banjir pada Saluran Pembuang Cidawolong telah mencapai progres fisik 79,50%. Pekerjaan ini mencakup pembangunan rumah pompa, instalasi tiga unit pompa dan empat unit pintu air, serta normalisasi saluran sepanjang 3 kilometer.

Sementara itu, pembangunan pengendalian banjir pada Saluran Pembuang Kedunghurang mencatat progres fisik 80,28%. Proyek ini meliputi pembangunan rumah pompa, pemasangan tiga unit pompa dan tiga unit pintu air, serta normalisasi saluran sepanjang 4 kilometer. “Mesinnya sudah ada, tinggal menunggu rumah pompanya selesai. Harapannya Oktober atau November 2026 sudah beroperasional,” kata Arnold.

Selain mempercepat proyek yang sedang berjalan, Kementerian PUPR juga tengah mempersiapkan pembangunan tanggul Sungai Cibeet sepanjang 6,15 kilometer. Proyek ini direncanakan mulai dilaksanakan pada 2027 dan membutuhkan lahan sekitar 4,3 hektare.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI/KORINBANG Saan Mustopa menekankan bahwa persoalan banjir di Desa Karangligar telah berlangsung sekitar 25 tahun dan memerlukan komitmen bersama. Ia menyatakan bahwa masyarakat tidak seharusnya terus menerus menghadapi dampak banjir yang berulang. “Ini lebih kepada soal komitmen, keberpihakan, dan kemauan kita untuk membebaskan masyarakat dari segala beban,” ujar Saan.

Kementerian PUPR terus mendorong percepatan penanganan banjir Karangligar melalui penyelesaian pekerjaan pengendalian banjir yang sedang berjalan dan persiapan pembangunan tanggul Sungai Cibeet. Koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait juga terus diperkuat, khususnya dalam mendukung penyelesaian kebutuhan lahan, demi penanganan banjir yang bertahap dan berkelanjutan.