— Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia menunjukkan tren positif pada tahun 2026. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan berhasil mencapai angka 69,57%, sementara indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 93,61%.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa indeks literasi keuangan pada 2026 mengalami kenaikan sebesar 2,93 basis poin dibandingkan tahun 2025 yang berada di angka 66,64%. Capaian ini mengindikasikan bahwa sekitar 70 dari setiap 100 penduduk Indonesia yang berusia antara 15 hingga 79 tahun telah memenuhi kriteria ‘well literate’.

“Berdasarkan hasil SNLIK tahun 2026, diperoleh bahwa Indeks Literasi Keuangan tahun 2026 adalah sebesar 69,57% yang artinya sekitar 70 dari 100 penduduk di Indonesia umur 15 sampai dengan 79 tahun telah memenuhi kriteria ‘well literate’,” ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/8/2026), seperti dikutip dari Antara.

Literasi keuangan sendiri didefinisikan sebagai pengetahuan dan keterampilan yang memengaruhi sikap serta perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan dan membuat keputusan finansial yang lebih baik. Kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan masyarakat menjadi fokus utama.

Jika diklasifikasikan berdasarkan wilayah, masyarakat yang tinggal di perkotaan menunjukkan tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berada di perdesaan. Indeks literasi keuangan di perkotaan mencapai 72,54%, sementara di perdesaan tercatat sebesar 64,42%.

Sementara itu, berdasarkan jenis layanan keuangan, indeks literasi keuangan konvensional berada di angka 69,57%. Angka ini sama dengan indeks literasi keuangan secara keseluruhan. Di sisi lain, literasi keuangan syariah berada pada level 43,07%.

“Pada tahun 2026, literasi keuangan konvensional sebesar 69,57%, sementara syariah sebesar 43,07%. Jika dibandingkan tahun 2026, capaian indeks literasi keuangan konvensional meningkat sekitar 2,93 persen basis poin,” jelas Amalia lebih lanjut.

Selain peningkatan dalam literasi, akses dan pemanfaatan layanan keuangan oleh masyarakat juga mengalami perkembangan positif. Indeks inklusi keuangan pada 2026 tercatat sebesar 93,61%, mengalami kenaikan 0,87 poin persentase dari tahun sebelumnya yang sebesar 92,74%.

Inklusi keuangan merujuk pada ketersediaan akses dan pemanfaatan produk atau layanan dari pelaku usaha sektor keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat. Berdasarkan pemetaan wilayah, indeks inklusi keuangan di perkotaan mencapai 95,47%, sedangkan di perdesaan berada di angka 90,39%.

“Indeks inklusi keuangan 2026 perkotaan maupun pedesaan mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu dimana untuk perkotaan meningkat 0,99 persen basis poin sementara pedesaan meningkat 0,36 persen basis poin,” terang Amalia.

Pelaksanaan SNLIK 2026 menggunakan metodologi survei dengan sampel yang telah tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) dengan bantuan aplikasi FASIH Mobile. Pendataan lapangan ini berlangsung dari tanggal 26 Januari hingga 18 Februari 2026, melibatkan sebanyak 75.000 responden. Survei ini merupakan hasil kolaborasi antara BPS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).