— Pola perjalanan logistik nasional belum menunjukkan perubahan signifikan, dengan distribusi barang yang masih sangat bergantung pada transportasi darat, khususnya truk. Kendaraan ini memiliki fleksibilitas untuk menjangkau berbagai wilayah hingga titik akhir distribusi.

Pengamat transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang menjelaskan bahwa truk menjadi pilihan utama dalam mobilitas barang karena kemampuannya memberikan layanan langsung dari titik asal hingga tujuan.

“Sebagian besar mobilitas barang masih mengandalkan truk karena mampu memberikan layanan door-to-door,” kata Deddy dalam keterangannya, Rabu (23/9/2026).

Ketergantungan terhadap angkutan darat ini membuat kebutuhan energi, terutama Bahan Bakar Minyak (BBM), tetap tinggi. Namun, kelancaran perjalanan kendaraan logistik tidak hanya bergantung pada ketersediaan BBM, tetapi juga pada kondisi infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.

Deddy menilai, sarana distribusi BBM yang dimiliki Pertamina pada dasarnya telah mendukung kebutuhan penyaluran secara nasional. Ia menekankan bahwa persoalan di lapangan juga perlu dilihat dari kesiapan prasarana yang menunjang perjalanan kendaraan angkutan barang.

“Kalau sarana, saya percaya, Pertamina banyak truk-truk tangki. Tapi masalah prasarana perlu diperhatikan seperti jalan, jembatan, pelabuhan penyeberangan, jalan tol, penampungan BBM legal, dan lainnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, pola perjalanan logistik perlu diimbangi dengan pengelolaan infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik kendaraan. Hal ini termasuk memperhatikan kapasitas jalan yang dilalui kendaraan angkutan barang.

“Salah satunya (pengaturan) terkait perbedaan kapasitas jalan yang dilalui kendaraan angkutan barang,” katanya.

Fenomena Antrean Truk

Pola logistik yang masih bertumpu pada transportasi darat juga membuat kondisi di satu titik dapat berdampak terhadap kelancaran distribusi ke wilayah lain. Gangguan infrastruktur, konektivitas, maupun proses pengisian BBM dapat memengaruhi waktu perjalanan kendaraan dan pada akhirnya menghambat arus barang.

Fenomena antrean truk di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi salah satu gambaran dari tingginya kebutuhan energi dalam sistem logistik berbasis angkutan darat. Deddy mengatakan kondisi tersebut perlu dilihat secara menyeluruh karena berkaitan dengan berbagai faktor.

“Fenomena itu perlu dilihat secara menyeluruh karena kelancaran distribusi BBM juga berkaitan dengan infrastruktur, pola perjalanan, konektivitas wilayah, serta tata kelola BBM bersubsidi,” ujarnya.

Ia juga menilai ketepatan sasaran penyaluran BBM subsidi penting untuk menjaga keberlanjutan distribusi. Pengelolaan kebutuhan energi secara lebih terukur dapat mendukung efisiensi perjalanan kendaraan angkutan barang.

Untuk kendaraan angkutan barang dan umum roda enam atau lebih, pembelian solar bersubsidi dibatasi maksimal 200 liter per hari per kendaraan.

Dengan karakteristik logistik nasional yang masih mengandalkan transportasi darat, Deddy menilai penguatan konektivitas infrastruktur, pengelolaan kendaraan sesuai kapasitas jalan, serta tata kelola energi menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang.