DailyFX.ID — JAKARTA – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Ferry Juliantono mendorong PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk membangun ekosistem kelapa sawit yang kuat berbasis koperasi dan petani. Ia menyarankan agar perusahaan meniru model Federal Land Development Authority (Felda) Malaysia sebagai referensi.

Dorongan ini disampaikan Ferry dalam Seminar Nasional bertajuk “Optimalisasi dan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi” yang digelar di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Selasa (11/8/2026). Menurutnya, model Felda sangat relevan untuk mengonsolidasikan perkebunan rakyat dan petani sawit melalui wadah koperasi.

Dengan konsolidasi tersebut, Ferry berharap petani sawit Indonesia dapat memiliki posisi yang lebih kuat dalam rantai industri kelapa sawit, baik dalam hal perdagangan maupun kegiatan hilirisasi produk turunan.

Ferry membandingkan kondisi perkebunan sawit Indonesia dengan Malaysia. Meskipun luas perkebunan sawit Malaysia hanya seperempat dari Indonesia, produksi dan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) negara tersebut tidak terpaut jauh. “Artinya, memang ada perbedaan pengelolaan,” ujar Ferry seperti dikutip dari Antara.

Ia memaparkan bahwa struktur perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini didominasi oleh perusahaan besar yang menguasai 54% lahan, diikuti oleh perkebunan rakyat sebesar 43%, dan perkebunan negara sebesar 3%. Besarnya porsi perkebunan rakyat ini, menurut Ferry, perlu diimbangi dengan penguatan kelembagaan petani melalui koperasi.

Penguatan koperasi ini diharapkan tidak hanya menjadikan koperasi sebagai wadah bagi petani, tetapi juga memungkinkan mereka mengambil peran yang lebih besar dalam seluruh mata rantai usaha sawit, dari sektor hulu hingga hilir. Ferry berharap Agrinas Palma dapat secara langsung membangun ekosistem ini bersama koperasi, salah satunya dengan memperkuat penjualan CPO dalam volume besar dan membuka akses pasar ekspor.

“Kalau perlu ekspor juga, keluar negeri ekspor CPO kita. Itu yang sebenarnya kita inginkan dan itu akan kita bangun ekosistem itu juga supaya terjadi penjualan CPO dalam jumlah yang besar,” kata Ferry. Ia menambahkan, penguatan koperasi dalam rantai industri sawit pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah yang diterima petani dari hasil perkebunan mereka.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Mohammad Abdul Ghani, menyatakan bahwa perusahaannya mendapatkan penugasan khusus melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Penugasan ini terkait pengelolaan kebun sawit yang berasal dari penertiban kawasan hutan yang sebelumnya dibuka secara ilegal.

Abdul Ghani menyebutkan ada sekitar 4,1 juta hektare lahan hasil penertiban Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang perlu dikelola agar manfaatnya kembali kepada masyarakat, khususnya melalui koperasi. Dari lahan yang dititipkan kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk mengalokasikan minimal 20% sebagai plasma bagi masyarakat.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Agrinas Palma perlu bermitra dengan koperasi dalam pengelolaan lahan. “Kami akan utamakan koperasi di sekitar lahan sebagai vendor pemelihara tanaman, panen, dan kegiatan lainnya. Dengan luasnya area yang kami kelola, koperasi menjadi mitra utama dalam mendukung hilirisasi sawit sekaligus ketahanan pangan,” ujar Abdul Ghani.