DailyFX.ID — Dua akademisi memberikan dukungan terhadap langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang memutuskan untuk mempertahankan harga Pertalite di tengah fluktuasi harga energi global. Keputusan ini dinilai sangat strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Ekonom dari Universitas Negeri Manado (Unima), Dr. Robert R. Winerungan, berpendapat bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah yang sangat bijak. Menurutnya, jika pemerintah ikut menaikkan harga Pertalite, inflasi berpotensi menjadi tidak terkendali. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diprediksi akan memicu efek berantai pada biaya transportasi hingga harga berbagai kebutuhan pokok.

“Saya kira itu keputusan yang sangat bijak oleh pemerintah. Karena apabila pemerintah juga menaikkan harga Pertalite, maka inflasi bisa tidak terkendali,” kata Robert.

Robert menjelaskan, pemerintah tidak dapat serta-merta membiarkan harga Pertalite mengikuti mekanisme pasar. Intervensi kebijakan harga menjadi krusial karena Pertalite merupakan bahan bakar yang dikonsumsi secara luas oleh masyarakat, sehingga perubahannya dapat memengaruhi berbagai aktivitas ekonomi.

“BBM tidak naik saja harga-harga sudah naik, apalagi kalau BBM naik. Artinya, memang pemerintah tidak bisa begitu saja melempar harga Pertalite mengikuti harga pasar karena itu bisa berpotensi membebani masyarakat,” ungkapnya.

Ia mengakui bahwa mempertahankan harga Pertalite sebesar Rp 10.000 per liter saat harga minyak dunia telah menembus USD 107 per barel memang memiliki konsekuensi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selisih antara harga keekonomian dan harga jual kepada masyarakat akan menambah beban subsidi yang ditanggung pemerintah.

“Memang subsidi bisa membengkak. Tapi manfaatnya, inflasi kita tidak terlalu tinggi dan daya beli masyarakat sedikit banyak dapat dipertahankan,” ujarnya.

Robert juga mengamati adanya pergeseran pola konsumsi BBM di kalangan masyarakat akibat tekanan ekonomi. Konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax Turbo atau BBM RON 92 dilaporkan mulai beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran.

“Kalau Pertalite naik, kelompok menengah akan semakin tertekan. Yang lebih kasihan lagi adalah masyarakat kelas bawah karena biaya transportasi akan naik dan sebagainya. Banyak efek turunannya apabila harga Pertalite naik,” kata Robert.

Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Bonti Wiradinata, menekankan bahwa keputusan pemerintah menahan harga Pertalite tidak bisa hanya dilihat dari sisi ekonomi semata. Stabilitas sosial dan politik juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan harga komoditas sensitif seperti BBM.

“Kita harus melihatnya dalam strukturnya, tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi juga stabilitas geopolitik, stabilitas ekonomi, dan sosial,” ujar Bonti.

Bonti mengakui kebijakan ini memang memiliki konsekuensi terhadap postur anggaran negara. Namun, ia menilai pilihan pemerintah tetap tepat karena menjaga stabilitas adalah faktor kunci di tengah tekanan harga energi global.

“Saya pikir kebijakan ini sudah tepat. Walaupun tentunya kebijakan yang tepat ini akan memiliki risiko terhadap postur anggaran,” kata Bonti.

Lebih lanjut, Bonti berpendapat bahwa subsidi energi yang diberikan pemerintah berpotensi berkurang pada tahun depan seiring dengan terkendalinya kondisi geopolitik. Ia mencontohkan potensi peningkatan produksi minyak dari Venezuela yang dieksploitasi oleh Amerika Serikat sebagai ‘game changer’ dalam peta energi global.

“Sekarang dengan Venezuela yang sudah mulai dieksploitasi oleh Amerika, ini juga menjadi game changer untuk peta energi global. Apakah kita akan mengambil langkah seperti itu? Artinya, pada tahun depan kondisi BBM mungkin bisa menjadi lebih stabil karena Amerika sudah memiliki sumber-sumber minyak baru sehingga kemungkinan krisis seperti saat ini dapat berkurang,” ucap Bonti.