— Pembangunan rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat progres fisik sebesar 88,22%. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan seluruh pembangunan rusun ini akan rampung pada akhir tahun 2026.

“Untuk rusun ini kami yakin di akhir tahun akan sesuai dengan target, terselesaikan semua,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati seusai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, seperti dikutip dari Antara.

Rusun MBR yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak pembangunan IKN. Pembangunan ini melibatkan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan II Kementerian PKP.

Rusun tersebut terdiri atas satu menara empat lantai dengan total 65 unit tipe 36, serta dilengkapi fasilitas pendukung. Pagu anggaran untuk pembangunan fisik ini mencapai Rp 104,03 miliar.

Pembangunan menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang 2026. Pada 29 Januari 2026, progres fisik baru mencapai 22,22% dengan fokus pada struktur bangunan. Kemudian, pada 15 Juli 2026, progres fisik melonjak menjadi 69,2%, menandakan pembangunan berjalan lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan.

Selain Rusun MBR, Sri Haryati juga melaporkan bahwa pembangunan rusun untuk hunian TNI di IKN telah mencapai 100% secara fisik, dengan realisasi keuangan mencapai 99%.

Penyediaan hunian merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan IKN, baik untuk mendukung kebutuhan aparatur negara maupun masyarakat umum. Otoritas IKN (OIKN) terus berupaya mengembangkan skema hunian melalui pembangunan langsung dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Pada Februari 2026, OIKN telah mengumumkan proses prakualifikasi untuk pembangunan delapan menara hunian vertikal yang diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri melalui skema KPBU.

Kementerian PKP memandang penyediaan rusun bagi MBR sebagai bagian penting dari upaya perluasan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terutama di wilayah perkotaan dan kawasan yang mengalami percepatan pembangunan.