DailyFX.ID — Kalangan pengusaha menganggap demonstrasi yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (27/8/2026) sebagai sinyal yang perlu diwaspadai dampaknya terhadap kondisi ekonomi domestik. Kekhawatiran ini terutama muncul jika aksi tersebut berlangsung secara berkelanjutan dan belum tertangani dengan baik oleh pemerintah.

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira menyatakan bahwa demonstrasi semacam ini tetap menjadi perhatian penting. “Apabila demonstrasi berlangsung berulang, meluas, disertai kekerasan, atau mengganggu fasilitas publik dan pusat kegiatan ekonomi, persepsi risiko Indonesia dapat meningkat,” ujarnya pada Kamis (27/8/2026).

Anggawira menekankan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif. Menurutnya, pemerintah perlu mendengar dan memberikan respons yang jelas, peserta aksi harus menyampaikan aspirasi secara damai, sementara aparat keamanan bertugas menjaga ketertiban dengan cara yang humanis dan terukur. “Stabilitas yang dibutuhkan dunia usaha bukan berarti menutup ruang kritik, melainkan memastikan demokrasi dan kegiatan ekonomi dapat berjalan secara bersamaan,” jelasnya.

Saat ini, pelaku usaha cenderung bersikap waspada namun belum sampai pada penghentian ekspansi secara luas. Keputusan investasi dan perekrutan biasanya tidak berubah hanya karena satu hari demonstrasi. Namun, perusahaan yang sedang mempertimbangkan investasi besar mungkin akan melakukan evaluasi tambahan atau menunggu kejelasan situasi dalam beberapa hari ke depan.

Anggawira menambahkan bahwa faktor yang lebih menentukan bagi dunia usaha tetaplah kepastian kebijakan, prospek permintaan, biaya usaha, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. “Faktor yang lebih menentukan tetap kepastian kebijakan, prospek permintaan, biaya usaha, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” tuturnya.

Jika demonstrasi masih dapat dimitigasi oleh pemerintah, dampaknya kemungkinan besar bersifat jangka pendek. Hal ini dapat berupa kemacetan lalu lintas, perubahan rute distribusi, penurunan kunjungan ke pusat perbelanjaan di sekitar lokasi aksi, serta penyesuaian jam kerja. Dampak jangka menengah dan panjang baru akan muncul apabila ketegangan berlanjut terus-menerus, tidak ada kanal dialog yang efektif, atau timbul ketidakpastian terhadap arah kebijakan pemerintah.

Anggawira juga mengemukakan bahwa demonstrasi yang ditangani dengan baik justru dapat menjadi masukan berharga untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat kepercayaan publik. “Sebaliknya, apabila aspirasi ditangani dengan baik, demonstrasi justru dapat menjadi masukan untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat kepercayaan publik,” terangnya.

Risiko meningkat jika demonstrasi berkembang menjadi ketidakstabilan yang berkepanjangan, menimbulkan gangguan logistik, atau direspons dengan kebijakan yang tidak konsisten. Dalam situasi seperti ini, investor tidak hanya melihat jumlah massa, tetapi juga kualitas pengelolaan keamanan, komunikasi pemerintah, kepastian hukum, dan kemampuan negara dalam menjaga aktivitas ekonomi.

Oleh karena itu, Anggawira menyarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum mengedepankan pendekatan yang persuasif dan proporsional. Sementara itu, penyelenggara aksi juga diharapkan dapat memastikan penyampaian aspirasi dilakukan secara damai. “Oleh karena itu, pemerintah dan aparat perlu mengedepankan pendekatan persuasif dan proporsional, sementara penyelenggara aksi juga perlu memastikan aspirasi disampaikan secara damai,” pungkasnya.