DailyFX.ID — Independensi Bank Indonesia (BI) kembali menjadi sorotan di tengah mandatnya yang semakin luas dan tuntutan sinergi yang kian besar dengan pemerintah. Dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menjaga keseimbangan antara koordinasi dan intervensi menjadi krusial.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, calon Gubernur BI Destry Damayanti menekankan bahwa sinergi dengan pemerintah tidak akan mengurangi kredibilitas dan independensi BI. Setiap lembaga, menurutnya, akan tetap memegang mandat dan kewenangannya masing-masing.

Penegasan ini sangat relevan mengingat BI kini tidak hanya bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah memberikan mandat tambahan kepada BI untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja melalui bauran kebijakannya.

Mandat baru ini harus dijalankan. BI tidak dapat lagi hanya berdalih pada independensi untuk mengabaikan kebutuhan pertumbuhan, investasi, pembiayaan sektor riil, dan penciptaan lapangan kerja. Kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, hingga pendalaman pasar keuangan dituntut untuk memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional.

Namun, mendukung pertumbuhan berbeda dengan mengejar target pertumbuhan pemerintah dengan segala cara. BI dapat menyetujui kebijakan pemerintah jika sejalan dengan mandatnya dan tidak membahayakan stabilitas. Sebaliknya, bank sentral juga harus memiliki keberanian untuk menolak jika kepentingan jangka pendek berpotensi mengorbankan inflasi, nilai tukar rupiah, stabilitas sistem keuangan, atau kredibilitas kebijakan moneter.

Independensi bukan berarti BI harus selalu berbeda pendapat dengan pemerintah. Kuncinya adalah apakah keputusan bank sentral didasarkan pada asesmen ekonomi dan mandat undang-undang, bukan tekanan politik atau kebutuhan fiskal jangka pendek.

Oleh karena itu, risiko dominasi fiskal (fiscal dominance) perlu diwaspadai. Ketika kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat, BI tidak boleh dipaksa mempertahankan suku bunga terlalu rendah hanya untuk menekan biaya utang pemerintah, terutama jika kondisi inflasi dan nilai tukar rupiah menuntut kebijakan yang berbeda. Batas antara kebijakan fiskal dan moneter tidak boleh menjadi kabur.

Harga hilangnya independensi BI bisa sangat mahal. Begitu pasar menilai keputusan moneter telah tunduk pada kepentingan pemerintah, kepercayaan akan terkikis. Premi risiko Indonesia dapat meningkat, nilai tukar rupiah tertekan, imbal hasil surat utang naik, dan biaya pembiayaan pemerintah serta dunia usaha ikut membengkak.

Ironisnya, kebijakan yang awalnya ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan justru dapat berujung pada hasil sebaliknya. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor dan risiko inflasi. Premi risiko yang meningkat membuat biaya dana menjadi lebih mahal. Investasi bisa tertahan, sementara ruang fiskal menyempit akibat beban bunga utang yang membengkak.

Kredibilitas bank sentral dibangun selama bertahun-tahun, namun dapat rusak dalam waktu yang jauh lebih singkat. Ketika ekspektasi inflasi dan kepercayaan terhadap rupiah terganggu, pemulihannya bisa memerlukan langkah drastis berupa suku bunga tinggi dan pengetatan likuiditas yang pada akhirnya menekan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, “Sinergi Merah Putih” yang ditawarkan Destry Damayanti harus ditempatkan dalam koridor yang tepat. Sinergi memang diperlukan karena persoalan ekonomi tidak mungkin diselesaikan oleh BI seorang diri. Namun, bekerja bersama tidak berarti kewenangan harus melebur. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal dan reformasi struktural, sementara BI menjalankan mandat moneternya secara independen.

Gubernur BI yang baru tidak cukup hanya piawai membangun harmoni dengan pemerintah. Ia juga harus memiliki keberanian untuk menjaga batas. Ketika kepentingan pemerintah dan mandat BI berjalan searah, bank sentral harus menjadi mitra yang kuat. Namun, ketika stabilitas dan kepentingan jangka pendek berseberangan, BI harus berani mengatakan “tidak”.

Pesan intinya, BI memang harus ikut menjaga mesin pertumbuhan tetap bergerak. Meski demikian, independensi adalah jangkar yang memastikan mesin tersebut tidak kehilangan arah. Jangkar tersebut tidak boleh dipertaruhkan demi mengejar kepentingan sesaat.