DailyFX.ID — Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memaparkan kondisi nyata kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Langkah ini diambil demi memastikan penanganan di lapangan tepat sasaran dan sesuai dengan situasi terkini.

“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” tegas Presiden Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutla di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026). Permintaan tersebut disampaikan Presiden setelah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melaporkan jajaran pejabat yang hadir.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh delapan pimpinan kementerian/lembaga pusat serta 10 pimpinan daerah, termasuk Gubernur Kalbar, Kapolda, Pangdam, unsur BNPB, Basarnas, dan BMKG. Menanggapi instruksi Presiden, Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo memaparkan data pemantauan satelit selama 24 jam terakhir.

Hasilnya, terdeteksi sebanyak 198 titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat. Selain itu, satelit juga mencatat 3.100 hotspot tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot tingkat kepercayaan rendah. “Titik panas ini didominasi di wilayah sektor selatan, yaitu Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, dan Kayong Utara. Sementara di wilayah timur, sebaran terjadi di Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” jelas Bulo.

Selain peta sebaran titik panas, Presiden Prabowo juga menerima laporan prakiraan cuaca sebagai bahan pertimbangan tindakan darurat. Hujan berintensitas ringan diproyeksikan berpotensi turun di wilayah timur Kalbar pada periode 21 hingga 27 Agustus 2026. Pemerintah sebelumnya telah melangsungkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada 11–18 Agustus 2026, namun sempat dihentikan akibat minimnya potensi awan hujan.

“Hasil koordinasi dengan BMKG menunjukkan potensi awan akan kembali muncul pada 23–27 Agustus, sehingga kami akan melanjutkan kembali operasi modifikasi cuaca,” tambah Bulo. Laporan komprehensif ini menjadi landasan bagi Presiden Prabowo untuk menentukan langkah taktis lintas sektor, baik melalui percepatan pemadaman darat dan udara maupun koordinasi ketat antara pemerintah pusat dan daerah.

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki wilayah lahan gambut cukup luas sehingga sangat rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat memasuki musim kemarau. Karhutla tidak hanya merusak ekosistem dan mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga menghasilkan paparan asap pekat yang mengganggu kesehatan masyarakat serta melumpuhkan aktivitas ekonomi dan transportasi udara.

Penanganan karhutla membutuhkan integrasi cepat antara pencegahan dini, pemadaman darat oleh satgas gabungan, pemadaman udara (water bombing), hingga rekayasa cuaca. Kehadiran langsung Presiden di daerah terdampak bertujuan memastikan seluruh unsur terkait bergerak dalam satu komando, sehingga potensi bencana asap lintas daerah bahkan negara dapat diantisipasi secara efektif.