DailyFX.ID — JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar impor pakaian bekas dalam jumlah besar atau yang dikenal dengan istilah ‘balpres’ segera ditertibkan. Perintah ini disampaikan dalam rapat terbatas mengenai pengembangan industri tekstil dan industri sepatu yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (22/9/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa pemerintah telah mencatat berbagai hambatan yang dihadapi industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Salah satu isu utama adalah kemudahan akses bahan baku bagi industri dalam negeri.

“Tadi ada beberapa catatan terkait dengan hambatan. Yang pertama, tentu terkait dengan kemudahan bahan baku untuk masuk. Nah, Bapak Presiden tadi meminta kita untuk me-review terkait dengan pertek dan yang lain,” ujar Airlangga usai rapat.

Selain persoalan bahan baku, pemerintah juga menyoroti dampak negatif dari impor pakaian bekas terhadap industri garmen di sektor hilir. Airlangga menyebutkan bahwa masuknya barang melalui impor kiloan maupun balpres sangat mengganggu produsen garmen lokal.

“Kemudian yang kedua, khusus untuk di hilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui impor kiloan ataupun impor yang balpres, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri,” tegasnya.

Airlangga menambahkan, penertiban impor tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kelangsungan industri garmen domestik. Arahan penindakan langsung diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk segera menindaklanjuti persoalan ini.

Fokus pemerintah tidak hanya pada sektor tekstil dan garmen. Bahan baku berbasis kulit juga menjadi perhatian khusus, terutama terkait kemudahan proses sertifikasi halal. Airlangga menyampaikan bahwa kemudahan sertifikasi ini penting untuk mendukung pengembangan industri secara lebih luas, tidak hanya untuk tekstil tetapi juga industri persepatuan.

Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga, termasuk Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani; Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto; serta Kepala BRIN, Arif Satria.