— Palembang – Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan penambahan dua unit helikopter water bombing untuk mempercepat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan. Keputusan ini diambil menyusul laporan mengenai masih luasnya area yang terbakar.

Penambahan armada udara ini menjadi respons langsung Presiden atas laporan dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan, M Iqbal Alisyahbana. Iqbal melaporkan bahwa hingga saat ini, masih terdapat sekitar 1.900 hektare lahan yang dilalap api.

Presiden Prabowo menyampaikan arahan tersebut saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Palembang pada Senin, 24 Agustus 2026. Rapat ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang sebelumnya dipimpin Presiden di Pos Aju, Pekanbaru, Riau.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo secara spesifik menanyakan kebutuhan mendesak pemerintah daerah dalam rangka mempercepat proses pemadaman dan mencegah terulangnya kebakaran. M Iqbal Alisyahbana kemudian menjelaskan tantangan yang dihadapi, terutama mengenai lokasi titik api yang sulit dijangkau oleh tim pemadam di darat.

“Mohon izin Bapak Presiden, yang kita butuhkan Satgas Daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini, yang pertama tentunya penambahan heli water bombing, Bapak Presiden, karena jarak antara titik api itu jauh, tidak bisa dijangkau Satgas darat karena di pelosok, di daerah hutan, Bapak Presiden,” ujar Iqbal.

Mendengar penjelasan tersebut, Presiden Prabowo langsung menyetujui penambahan dua unit helikopter water bombing. Armada tambahan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasi pemadaman dengan menjangkau titik-titik api yang sulit diakses melalui jalur darat.

“Saya tambahkan sementara dua ya (helikopter water bombing),” kata Prabowo.

Dalam rapat penanganan karhutla di Palembang, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Di antaranya adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah memimpin rapat serupa di Pekanbaru, Riau. Dalam rangkaian penanganan karhutla di Riau, Presiden juga memberikan instruksi tegas kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan sanksi yang keras apabila ditemukan keterlibatan korporasi dalam kasus pembakaran hutan dan lahan.

“Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapa pun korporasi, apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut,” tegas Prabowo saat rapat di Riau.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap pihak mana pun yang terbukti melanggar hukum terkait kasus karhutla. Penanganan kebakaran diarahkan untuk berjalan secara komprehensif, mulai dari penguatan upaya pemadaman di lapangan, pencegahan dini, hingga penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab.