DailyFX.ID — Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi meresmikan 14 proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas mencapai 5,3 GigaWatt (GW) pada Selasa (25/8/2026). Langkah strategis ini menjadi bagian dari target besar pemerintah untuk menambah 100 GW kapasitas listrik tenaga surya hingga 2029 sekaligus mengikis ketergantungan pada energi fosil.

Dari 14 proyek energi terbarukan tersebut, dua di antaranya telah beroperasi secara penuh, enam proyek saat ini berada dalam tahap konstruksi, dan enam proyek sisanya siap ditawarkan kepada para investor.

Plt. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengungkapkan, total investasi untuk ke-14 proyek PLTS ini diperkirakan mencapai Rp 135 triliun (sekitar US$ 7,62 miliar).

Adapun target jangka panjang pemerintah untuk membangun total 100 GW PLTS dalam kurun waktu 2026 hingga 2029 diperkirakan membutuhkan alokasi investasi hingga Rp 1.140 triliun.

Pembangunan jaringan PLTS ini tidak hanya berfokus pada pemeliharaan lingkungan, tetapi juga efisiensi anggaran negara. Kehadiran ladang surya ini diproyeksikan mampu memangkas biaya produksi listrik nasional dan menghemat anggaran hingga Rp 73,9 triliun per tahun.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan untuk menyuntik mati (pensiun dini) pembangkit listrik tenaga diesel berkapasitas 13 GW dan menggantikannya secara bertahap dengan sumber energi baru terbarukan.

Komitmen Indonesia dalam melakukan transisi energi menjadi langkah krusial untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) serta mengurangi dampak perubahan iklim global. Sebagai negara tropis yang melintasi garis khatulistiwa, Indonesia memiliki potensi energi surya melimpah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Melalui percepatan pembangunan PLTS dan penghentian bertahap pembangkit berbasis fosil serta diesel, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan energi nasional, menurunkan biaya pokok penyediaan listrik, serta menarik investasi hijau bernilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional.