DailyFX.ID — Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan bahwa media Barat secara sengaja melancarkan kampanye propaganda dan perang informasi terhadap negaranya. Ia menuduh narasi mengenai tuduhan operasi pesawat nirawak (drone) Rusia di wilayah Uni Eropa disebarkan tanpa bukti valid demi memicu sentimen anti-Rusia.

Dalam forum internasional “Dialogue about Fakes 4.0” di Moskow, Lavrov mengungkapkan bahwa laporan mengenai keterlibatan drone Rusia di negara-negara Eropa sering kali terbukti tidak akurat. Dalam banyak kasus, drone tersebut justru diketahui milik Ukraina atau bahkan tidak dapat teridentifikasi.

Tuduhan Drone dan Pengusiran Diplomat

Meskipun bukti konkret tidak pernah dihadirkan, narasi tersebut terus digelembungkan hingga menimbulkan dampak diplomatik yang nyata. Sebagai contoh, pemerintah Jerman mengambil tindakan dengan mengusir diplomat Rusia, serta menutup kantor konsuler dan pusat kebudayaan Rusia berdasarkan klaim yang belum terbukti kebenarannya.

Menurut Lavrov, pola kerja media dan pemerintah Barat berfokus pada pembuatan berita palsu secara cepat, membesarkannya menjadi krisis utama dalam hitungan hari, membatasi akses terhadap informasi pembanding, lalu beralih ke narasi baru berikutnya.

Soroti Kasus Skripal, Navalny, dan Standar Ganda

Dalam pidatonya, Menlu Rusia juga menyoroti adanya standar ganda yang diterapkan media Barat. Ia menilai media tersebut mengabaikan serangan terhadap warga sipil Rusia, seperti yang terjadi di Starobelsk.

Selain itu, Lavrov mengungkit kembali kasus dugaan keracunan mantan intelijen Sergei Skripal dan putrinya di Salisbury, Inggris, delapan tahun lalu. Ia menuduh pemerintah Inggris menyandera warga negara Rusia karena terus mengabaikan permintaan resmi Moskow terkait keberadaan dan kondisi mereka.

Hal serupa juga terjadi pada kasus Alexey Navalny pada tahun 2020, di mana Jerman menolak membagikan hasil tes medis dan informasi perawatan kepada Rusia.

Akar Konflik dan Rekor Sanksi Ekonomi

Lavrov menegaskan bahwa perang informasi terhadap Rusia telah berlangsung jauh sebelum dimulainya konflik militer di Ukraina pada Februari 2022. Menurutnya, tekanan ini berakar dari keputusan Presiden Vladimir Putin pada awal tahun 2000-an untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang independen serta melepaskan diri dari bentuk kerja sama neokolonial dengan Barat.

Eskalasi perlawanan tersebut kini berujung pada pengenaan lebih dari 30.000 sanksi ekonomi terhadap Rusia, yang mencatatkan rekor tertinggi dibandingkan negara mana pun di dunia.

Hubungan diplomatik antara Rusia dan negara-negara Barat berada di titik terendah sejak berakhirnya Perang Dingin. Eskalasi ketegangan meningkat signifikan pasca-invasi militer Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, yang diikuti oleh sanksi ekonomi berskala masif dari Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Di luar persaingan militer dan ekonomi, pertempuran narasi serta perang informasi menjadi domain krusial di mana kedua belah pihak saling menuduh melakukan manipulasi opini publik, penyebaran disinformasi, dan tindakan provokasi diplomatik.