DailyFX.ID — JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan adanya percepatan, namun laju tersebut masih belum mencapai target pemerintah. Kualitas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja tetap menjadi pekerjaan rumah yang mendesak.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyatakan bahwa meskipun ada percepatan pertumbuhan di tahun kedua pemerintahan Prabowo, ambisi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan di atas 6 persen, bahkan mencapai 8 persen pada 2029, masih jauh dari tercapai.

“Kalau kita melihat pencapaian selama dua tahun, pertumbuhan ekonomi di tahun kedua, di 2026 ini memang mulai ada percepatan. Walaupun percepatannya ini belum sampai, masih jauh daripada ambisi yang ditargetkan sampai di atas 6%, bahkan sampai 8% di tahun 2029,” kata Faisal saat dihubungi, Selasa (22/9/2026).

Faisal menambahkan, meskipun dari sisi pertumbuhan ekonomi kondisinya membaik, persoalan yang lebih besar terletak pada kualitas pertumbuhan dan seberapa luas manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

“Jadi dari sisi pertumbuhan sudah lebih baik, cuma masih jauh dari target. Catatan terbesarnya justru dari sisi kualitasnya, karena pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tidak dirasakan oleh kalangan menengah dan juga bawah,” ujarnya.

Ia menyoroti dominasi sektor informal dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia, yang mencapai sekitar 59 persen. Kondisi ini berdampak pada tingkat upah dan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah yang belum sepenuhnya pulih.

“Ini tergambarkan juga dengan masalah penciptaan lapangan pekerjaan informal yang belum juga mengalami peningkatan yang signifikan dan masih sebagian besar, 59% masyarakat masih bekerja dari sektor informal,” katanya.

“Dan ini berdampak juga kepada tingkat upah karena struktur yang seperti ini. Dan pada akhirnya juga berdampak pada daya beli dan masih terus mengalami penyusutan di kalangan kelas menengah yang belum kembali membaik kondisinya dari sisi daya belinya,” lanjut Faisal.

Menurut Faisal, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah, termasuk memastikan program prioritas memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Dari sejumlah program prioritas yang dicanangkan, Faisal menyebut Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program yang implementasinya paling terlihat. Sementara program lainnya masih dalam tahap awal dan belum dapat dievaluasi dampaknya secara menyeluruh.

“Selama dua tahun ini banyak PR yang semestinya masih harus dijalankan. Salah satunya terkait dengan program-program yang menjadi program prioritas. Dari sekian banyak yang dicanangkan, sebetulnya yang baru betul-betul berjalan adalah Makan Bergizi Gratis. Yang lain-lain belum banyak bisa dilihat dampaknya dan implementasinya belum bisa dievaluasi,” ujarnya.

Faisal mengakui MBG memberikan manfaat bagi sebagian penerima, namun program tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan implementasi. Ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan manajemen agar program dengan anggaran besar ini berjalan efektif.

“Untuk MBG, sebagaimana kita tahu bersama, juga banyak catatan-catatan implementasi yang perlu diperbaiki. Dari sisi dampaknya ini walaupun beneficiary yang menerima sebagian memang merasa banyak terbantu dengan adanya MBG, tapi dari sisi sebagian beneficiary juga ada yang memberikan catatan yang cukup berat,” katanya.

Ia menilai persoalan tata kelola menjadi catatan penting dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah.

“Catatannya saya lebih melihat dari sisi governance yang lemah dan juga manajemen yang masih lemah untuk memastikan program-program tersebut betul-betul bisa efektif dengan anggaran yang relatif ruangnya sebetulnya terbatas,” ujarnya.

Semakin Sentralistik

Faisal juga menyoroti pengelolaan fiskal pemerintah yang dinilainya semakin sentralistik. Pengurangan porsi anggaran untuk daerah tidak hanya berdampak pada kemampuan pembiayaan pemerintah daerah, tetapi juga membatasi ruang daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kita melihat dari governance, terutama dari pengelolaan fiskal ini kembali lebih sentralistik dan mengurangi porsi dari daerah, yang bukan hanya dari sisi pembiayaan, dari sisi anggaran dengan dikurangi TKD, tapi juga membatasi ruang gerak untuk pertumbuhan ekonomi,” kata Faisal.

Peningkatan porsi pengelolaan anggaran di pemerintah pusat belum otomatis diikuti perbaikan kualitas belanja.

“Tata kelola dari anggaran yang lebih banyak di pusat itu juga tidak lantas ada perbaikannya untuk memperbaiki dari sisi kualitas belanjanya,” ujarnya.

Faisal mengakui arah kebijakan pemerintah untuk memperbesar peran negara dalam pengelolaan ekonomi, baik langsung maupun melalui BUMN, sejalan dengan upaya menerapkan ekonomi kerakyatan. Namun, ia mengingatkan kebijakan ini perlu disertai tata kelola yang baik agar tidak mempersempit ruang pertumbuhan sektor swasta.

“Walaupun saya percaya dari arah ideologi sebetulnya yang ingin dijalankan ini ingin mencoba untuk menerapkan ekonomi kerakyatan dan memperbesar kualitas negara dalam pengelolaan ekonomi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung lewat perpanjangan tangannya di BUMN,” katanya.

“Tanpa tata kelola yang baik ini malah dikhawatirkan mempersempit ruang pertumbuhan yang ada yang bisa dikerjakan oleh sektor swasta,” lanjut Faisal.

Menurutnya, sektor swasta memiliki porsi besar dalam menggerakkan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi tidak hanya memperbesar peran negara, tetapi juga menciptakan ruang yang cukup bagi sektor swasta untuk berkembang.

Faisal berharap pemerintah memperbaiki tata kelola ekonomi dan implementasi program prioritas di tahun-tahun mendatang. Perbaikan ini diperlukan untuk memitigasi risiko akibat lemahnya pengelolaan ekonomi dan program pemerintah, serta mencegah keresahan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.